Kedubes AS di Moskow PHK Massal, 182 Staf Asal Rusia Dipecat

MOSKOW - Amerika Serikat (AS) mengatakan telah memberhentikan hampir 200 staf lokal yang bekerja untuk misi diplomatiknya di Rusia menjelang tenggat waktu 1 Agustus yang ditetapkan oleh Kremlin untuk pemecatan mereka. Langkah itu hanyalah yang terbaru dari serangkaian tindakan yang diambil oleh kedua belah pihak yang telah membuat hubungan AS-Rusia tegang.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan PHK itu disesalkan dan sesuatu yang Washington harapkan dapat dicegah, meskipun hubungan antara Moskow dan Washington memburuk, yang menunjukkan sedikit tanda-tanda perbaikan.

"Langkah-langkah yang tidak menguntungkan ini akan sangat berdampak pada misi AS ke operasi Rusia, termasuk berpotensi terhadap keselamatan personel kami serta kemampuan kami untuk terlibat dalam diplomasi dengan pemerintah Rusia," kata Blinken dalam sebuah pernyataan.

“Meskipun kami menyesali tindakan pemerintah Rusia yang memaksa pengurangan layanan dan operasi kami, Amerika Serikat akan menindaklanjuti komitmen kami sambil terus mengejar hubungan yang dapat diprediksi dan stabil dengan Rusia,” sambungnya seperti dikutip dari AP, Sabtu (31/7/2021).



Kementerian Luar Negeri Rusia bungkam tentang masalah ini dan Kedutaan Besar Rusia di Washington tidak segera menanggapi pertanyaan.

Rusia awal tahun ini mengumumkan larangan terhadap hampir semua staf non-Amerika di kedutaan besar di Moskow dan konsulatnya di Yekaterinburg dan Vladivostok. Itu terjadi sebagai tanggapan atas pengusiran diplomat Rusia oleh AS dan penutupan banyak fasilitas diplomatik di setiap negara.

Pengusiran dan penutupan itu terjadi dalam konteks sanksi AS yang dijatuhkan atas campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden AS 2020, peracunan mantan mata-mata Rusia di Inggris, dan penangkapan tokoh oposisi Alexei Navalny serta tindakan keras terhadap para pendukungnya, serta keterlibatannya dalam peretasan SolarWind terhada badan federal AS. Semuanya adalah aktivitas yang dibantah Rusia.

Setelah pengumuman larangan tersebut, kedutaan menangguhkan layanan konsuler rutin dan sejak Mei hanya memproses visa imigran dalam kasus darurat hidup atau mati.