Biden: Iran Terus Pasok Senjata untuk Hizbullah, Kedaulatan Lebanon Dirusak
Rabu, 21 Juli 2021 - 13:07 WIB
loading...
Para pendukung Hizbullah berpawai di Marjayoun, Lebanon, pada 7 Mei 2018. Foto/REUTERS
A
A
A
WASHINGTON - Kedaulatan Lebanon terus dirusak karena berlanjutnya pengiriman senjata Iran ke Hizbullah. Kecaman itu diungkapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden saat dia memperpanjang keadaan darurat nasional di Lebanon.
“Kegiatan tertentu yang sedang berlangsung, seperti transfer senjata Iran yang berkelanjutan ke Hizbullah, yang mencakup sistem senjata yang semakin canggih, berfungsi melemahkan kedaulatan Lebanon, berkontribusi pada ketidakstabilan politik dan ekonomi di kawasan itu, dan terus menjadi ancaman yang tidak biasa dan luar biasa terhadap keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat,” papar Biden dalam surat kepada Kongres AS.
“Untuk alasan ini, saya telah memutuskan bahwa perlu melanjutkan keadaan darurat nasional yang dinyatakan dalam Perintah Eksekutif 13441 sehubungan dengan Lebanon,” ungkap Biden.
Baca juga: Protes Krisis Air di Iran Makin Memanas, Lima Orang Tewas dalam Bentrok
AS pertama kali mendeklarasikan keadaan darurat nasional untuk Lebanon selama pemerintahan Presiden AS George Bush pada 2007.
“Kegiatan tertentu yang sedang berlangsung, seperti transfer senjata Iran yang berkelanjutan ke Hizbullah, yang mencakup sistem senjata yang semakin canggih, berfungsi melemahkan kedaulatan Lebanon, berkontribusi pada ketidakstabilan politik dan ekonomi di kawasan itu, dan terus menjadi ancaman yang tidak biasa dan luar biasa terhadap keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat,” papar Biden dalam surat kepada Kongres AS.
“Untuk alasan ini, saya telah memutuskan bahwa perlu melanjutkan keadaan darurat nasional yang dinyatakan dalam Perintah Eksekutif 13441 sehubungan dengan Lebanon,” ungkap Biden.
Baca juga: Protes Krisis Air di Iran Makin Memanas, Lima Orang Tewas dalam Bentrok
AS pertama kali mendeklarasikan keadaan darurat nasional untuk Lebanon selama pemerintahan Presiden AS George Bush pada 2007.
Lihat Juga :
