Soal Perbatasan Timur Negara Zionis, AS Buat Marah Israel

TEL AVIV - Pemerintah Trump telah ditegur Israel karena membuat "permintaan berlebihan" setelah menyarankan batas akhir perbatasan timur negara Zionis itu.

Gedung Putih membuat marah para pejabat Israel dengan mendorong tim pemetaan bersama AS-Israel untuk menggambarkan batas-batas wilayah yang akan ditempatkan di bawah kedaulatan Israel dan ditunjuk sebagai perbatasan akhir Negara Israel.

Proposal itu membuat marah kaum garis keras Zionis yang dengan keras menentang gagasan negara Palestina sama baiknya dengan penentangan mereka untuk menempatkan pembatasan apa pun atas pengambilalihan Palestina sepenuhnya oleh Israel.

Berdasarkan rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump, Israel diperkirakan akan menerapkan kedaulatan atas sekitar 30 persen Tepi Barat, termasuk Lembah Jordan, pantai Laut Mati, dan semua kota Israel di luar Garis Hijau pra-1967.

Washington juga secara sepihak memberi Tel Aviv kedaulatan penuh atas Yerusalem, sebuah langkah yang bersama dengan aneksasi Israel atas wilayah apa pun di luar Garis Hijau 1967, dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional.

Sesuai dengan rencana perdamaian Trump, Washington akan mengakui kedaulatan Israel di daerah-daerah ini, sementara mengharuskan Israel untuk tidak memperluas kota atau membangun pemukiman ilegal baru di luar daerah yang digambarkan untuk kedaulatan selama empat tahun, membiarkan pintu terbuka untuk final negosiasi status dengan Otoritas Palestina.

Meskipun Washington memenuhi semua tuntutan Israel, yang Palestina katakan merongrong peluang resolusi berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB sebelumnya, para pejabat Israel tidak puas. Mereka terutama jengkel dengan saran bahwa menyelesaikan perbatasan negara Zionis berarti akhir dari impian merebut semua wilayah yang dirujuk oleh Israel sayap kanan dan fundamentalis sebagai Yudea dan Samaria; istilah alkitabiah untuk Tepi Barat yang diduduki.

Para pejabat Israel yang dikutip di Arutz Sheva dilaporkan mengatakan bahwa permintaan baru yang didorong oleh tim pemetaan AS adalah bagian dari serangkaian langkah-langkah yang "tidak menguntungkan Israel". Scott Leith, penasihat senior Dewan Keamanan Nasional AS untuk konflik Israel-Arab, ditunjuk sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas tindakan baru tersebut.

Ketua Dewan Regional Samaria Yossi Dagan, yang melobi menentang ketentuan rencana perdamaian untuk pembentukan negara Palestina, dilaporkan mengatakan bahwa permintaan Amerika adalah bukti lebih lanjut bahwa AS perlahan-lahan membuat tuntutannya lebih keras dan dengan demikian adalah merugikan kepentingan dasar Negara Israel.

"Dagan meminta Perdana Menteri Israel Binyamin Netanyahu untuk segera menerapkan kedaulatan - dengan atau tanpa dukungan Amerika," seperti dikutip Middle East Monitor dari media Israel, Arutz Sheva, Rabu (27/5/2020).

"Bola selalu ada di pengadilan Yerusalem," kata Dagan.

“Dengan segala hormat kepada AS dan persahabatannya (dengan Israel), Israel adalah negara berdaulat, bukan republik pisang AS. Tuntutan berlebihan AS dan campur tangannya dalam menetapkan perbatasan Israel berada di luar apa yang dapat diterima di antara teman-teman, bahkan teman-teman baik," tegasnya.