Protes UU Keamanan China di Hong Kong, 300 Orang Ditangkap
loading...
A
A
A
"Meskipun Anda takut di dalam hati, Anda perlu berbicara," kata Chang (29) seorang pegawai dan pemrotes yang berpakaian hitam dengan respirator helm dan kacamata di ranselnya.
Aksi demonstrasi ini membuat banyak toko, bank, dan kantor tutup lebih awal.
Protes terbaru mengikuti proposal pemerintah China untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang bertujuan mengatasi rongrongan pemisahan diri, subversi dan terorisme di Hong Kong.
Undang-undang itu dapat membuat badan intelijen China mendirikan markas di Hong Kong.
Usulan itu, yang diluncurkan di Beijing pekan lalu, memicu kerusuhan besar di jalanan pertama di Hong Kong dalam beberapa bulan pada hari Minggu lalu, dengan polisi menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan pengunjuk rasa.
Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa dan sejumlah negara lainnya telah menyatakan keprihatinan tentang undang-undang tersebut. Undang-undang itu secara luas dipandang sebagai titik balik yang memungkinkan bagi kota paling bebas di China dan salah satu pusat keuangan utama dunia.
Tetapi otoritas China dan pemerintah Hong Kong yang didukung Beijing mengatakan tidak ada ancaman terhadap otonomi tingkat tinggi di kota itu.
"Ini untuk stabilitas jangka panjang Hong Kong dan China, itu tidak akan mempengaruhi kebebasan berkumpul dan berbicara dan itu tidak akan mempengaruhi status kota sebagai pusat keuangan," Kepala Sekretaris Hong Kong Matthew Cheung mengatakan kepada wartawan.
Presiden AS Donald Trump, yang sudah berselisih dengan Beijing mengenai perdagangan dan pandemi virus Corona baru, mengatakan AS akan mengumumkan respon kuat terhadap undang-undang yang direncanakan.
Sementara Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menjanjikan bantuan kemanusiaan untuk setiap orang Hong Kong yang melarikan diri ke pulau yang diperintah sendiri itu.
Aksi demonstrasi ini membuat banyak toko, bank, dan kantor tutup lebih awal.
Protes terbaru mengikuti proposal pemerintah China untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang bertujuan mengatasi rongrongan pemisahan diri, subversi dan terorisme di Hong Kong.
Undang-undang itu dapat membuat badan intelijen China mendirikan markas di Hong Kong.
Usulan itu, yang diluncurkan di Beijing pekan lalu, memicu kerusuhan besar di jalanan pertama di Hong Kong dalam beberapa bulan pada hari Minggu lalu, dengan polisi menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan pengunjuk rasa.
Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa dan sejumlah negara lainnya telah menyatakan keprihatinan tentang undang-undang tersebut. Undang-undang itu secara luas dipandang sebagai titik balik yang memungkinkan bagi kota paling bebas di China dan salah satu pusat keuangan utama dunia.
Tetapi otoritas China dan pemerintah Hong Kong yang didukung Beijing mengatakan tidak ada ancaman terhadap otonomi tingkat tinggi di kota itu.
"Ini untuk stabilitas jangka panjang Hong Kong dan China, itu tidak akan mempengaruhi kebebasan berkumpul dan berbicara dan itu tidak akan mempengaruhi status kota sebagai pusat keuangan," Kepala Sekretaris Hong Kong Matthew Cheung mengatakan kepada wartawan.
Presiden AS Donald Trump, yang sudah berselisih dengan Beijing mengenai perdagangan dan pandemi virus Corona baru, mengatakan AS akan mengumumkan respon kuat terhadap undang-undang yang direncanakan.
Sementara Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menjanjikan bantuan kemanusiaan untuk setiap orang Hong Kong yang melarikan diri ke pulau yang diperintah sendiri itu.