Protes UU Keamanan China di Hong Kong, 300 Orang Ditangkap

HONG KONG - Polisi Hong Kong menembakkan peluru merica dan menangkap 300 orang saat ribuan warga kota itu turun ke jalan untuk menyuarakan kemarahannya atas undang-undang keamanan nasional yang diusulkan oleh China. Situasi ini telah meningkatkan kekhawatiran internasional atas kebebasan di kota tersebut.

Para pengunjuk rasa di pusat perbelanjaan di pusat kota Hong Kong meneriakkan “Bebaskan Hong Kong! Revolusi zaman kita ”dan“ kemerdekaan Hong Kong, satu-satunya jalan keluar ”.

Seorang pengunjuk rasa terlihat dengan plakat bertuliskan "satu negara, dua sistem adalah dusta", mengacu pada sistem politik yang diberlakukan pada serah terima kota itu dari Inggris ke Cina tahun 1997, yang dimaksudkan untuk menjamin kebebasan Hong Kong hingga setidaknya 2047.

"Aku takut jika kamu tidak keluar hari ini, kamu tidak akan pernah bisa keluar. Ini adalah undang-undang yang secara langsung mempengaruhi kita,” kata Ryan Tsang, seorang manajer hotel.

Polisi anti huru hara menembakkanpeluru merica untuk membubarkan kerumunan di distrik keuangan. Sedangkan di tempat lain, mengumpulkan puluhan tersangka pengunjuk rasa, mendudukkan mereka di trotoar sebelum memeriksa barang-barang mereka.

Ketika protes di distrik keuangan mereda, ratusan orang berkumpul di kelas pekerja distrik Mong Kok di semenanjung Kowloon, tempat protes berkobar berulang kali tahun lalu. Demonstran di sana secara singkat memblokir jalan sebelum dikejar oleh polisi.

"Sekitar 300 orang ditangkap, sebagian besar karena pertemuan ilegal, di tiga distrik," kata polisi seperti dikutip dari Reuters, Rabu (27/5/2020).

Dalam sebuah wawancara dengan CCTV stasiun televisi milik China, Sekretaris Keamanan Hong Kong John Lee mengatakan polisi telah mengadopsi taktik baru untuk mengendalikan situasi segera setelah "sesuatu terjadi".

Sebelumnya pihak kepolisian Hong Kong telah memperketat pengamanan di sekitar gedung Dewan Legislatif. Mereka berusaha untuk menghalangi para pengunjuk rasa yang berencana mengganggu debat rancangan undang-undang (RUU) yang akan mengkriminalkan rasa tidak hormat terhadap lagu kebangsaan China. RUU itu diharapkan ditetapkan menjadi undang-undang pada bulan depan.

Marah atas ancaman yang dirasakan terhadap kebebasan kota semi-otonom, warga Hong Kong dari segala usia turun ke jalan. Beberapa dari mereka mengenakan pakaian hitam, beberapa mengenakan pakaian kantor atau seragam sekolah dan beberapa menyembunyikan wajah mereka di bawah payung terbuka dalam adegan yang mengingatkan akan kerusuhan yang mengguncang Hong Kong tahun lalu.

"Meskipun Anda takut di dalam hati, Anda perlu berbicara," kata Chang (29) seorang pegawai dan pemrotes yang berpakaian hitam dengan respirator helm dan kacamata di ranselnya.

Aksi demonstrasi ini membuat banyak toko, bank, dan kantor tutup lebih awal.

Protes terbaru mengikuti proposal pemerintah China untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang bertujuan mengatasi rongrongan pemisahan diri, subversi dan terorisme di Hong Kong.

Undang-undang itu dapat membuat badan intelijen China mendirikan markas di Hong Kong.

Usulan itu, yang diluncurkan di Beijing pekan lalu, memicu kerusuhan besar di jalanan pertama di Hong Kong dalam beberapa bulan pada hari Minggu lalu, dengan polisi menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan pengunjuk rasa.

Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa dan sejumlah negara lainnya telah menyatakan keprihatinan tentang undang-undang tersebut. Undang-undang itu secara luas dipandang sebagai titik balik yang memungkinkan bagi kota paling bebas di China dan salah satu pusat keuangan utama dunia.

Tetapi otoritas China dan pemerintah Hong Kong yang didukung Beijing mengatakan tidak ada ancaman terhadap otonomi tingkat tinggi di kota itu.

"Ini untuk stabilitas jangka panjang Hong Kong dan China, itu tidak akan mempengaruhi kebebasan berkumpul dan berbicara dan itu tidak akan mempengaruhi status kota sebagai pusat keuangan," Kepala Sekretaris Hong Kong Matthew Cheung mengatakan kepada wartawan.

Presiden AS Donald Trump, yang sudah berselisih dengan Beijing mengenai perdagangan dan pandemi virus Corona baru, mengatakan AS akan mengumumkan respon kuat terhadap undang-undang yang direncanakan.

Sementara Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menjanjikan bantuan kemanusiaan untuk setiap orang Hong Kong yang melarikan diri ke pulau yang diperintah sendiri itu.

China menanggapinya dengan mengatakan akan mengambil tindakan balasan yang diperlukan untuk campur tangan asing.