Bikin Heboh, Afrika Selatan Ingin Legalkan Wanita Bersuami Lebih dari Satu

JOHANNESBURG - Sebuah proposal rancangan pemerintah Afrika Selatan (Afsel) bermaksud untuk melegalkan melegalkan poliandri, yakni seorang wanita memiliki lebih dari satu suami pada saat yang sama. Rencana itu memicu kehebohan publik dan diprotes keras oleh kalangan konservatif.

Namun, rencana pemerintah itu mengejutkan Profesor Collis Machoko, seorang akademisi terkenal tentang topik tersebut.



"Keberatannya adalah tentang kontrol," katanya kepada BBC, Minggu (27/6/2021). "Masyarakat Afrika belum siap untuk kesetaraan sejati. Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan wanita yang tidak dapat kami kendalikan," katanya lagi.

Afrika Selatan memiliki salah satu konstitusi paling liberal di dunia, merangkul pernikahan sesama jenis untuk semua dan poligami untuk pria.

Pengusaha dan tokoh televisi, Musa Mseleku—yang memiliki empat istri—termasuk di antara mereka yang menentang poliandri.

"Ini akan menghancurkan budaya Afrika. Bagaimana dengan anak-anak dari orang-orang itu? Bagaimana mereka tahu identitas mereka?" tanya Mseleku, yang membintangi reality show televisi Afrika Selatan tentang keluarga poligaminya.

"Perempuan sekarang tidak bisa mengambil peran laki-laki. Itu tidak pernah terdengar. Akankah perempuan sekarang membayar lobola [mahar pengantin] untuk laki-laki. Apakah laki-laki diharapkan untuk mengambil nama keluarga [istri]-nya?" paparnya.

Profesor Machoko meneliti poliandri di negara kelahirannya, Zimbabwe. Dia berbicara kepada 20 wanita dan 45 rekan suami yang mempraktikkannya, meskipun pernikahan semacam itu secara sosial tabu dan tidak diakui secara hukum.

"Poliandri, karena dijauhi oleh sebagian masyarakat, telah dipaksa di bawah tanah. Kerahasiaan ini mirip dengan yang ditemukan di freemason," katanya.

"Ketika dihadapkan dengan seseorang yang tidak mereka percayai atau tidak kenal, mereka bahkan menyangkal bahwa pernikahan seperti itu ada. Semua ini karena takut akan pembalasan dan penganiayaan," katanya.

Para peserta dalam studi Profesor Machoko semuanya hidup terpisah tetapi berkomitmen pada persatuan poliandri dan terbuka tentang hal itu di antara mereka sendiri.

"Seorang istri menumbuhkan gagasan ingin menjadi wanita poliandri ketika dia berada di kelas enam [berusia sekitar 12 tahun] setelah mengetahui tentang bagaimana ratu lebah di sarang menampung banyak suami lebah," kata profesor.

Ketika perempuan itu dewasa dia mulai berhubungan seks dengan banyak pasangan yang semuanya sadar satu sama lain.

"Empat dari sembilan rekan suaminya saat ini berada di kelompok pacar pertama," ujar profesor tersebut.



Dalam poliandri, wanita sering memulai hubungan, dan mengundang suami untuk bergabung dengan serikatnya. Beberapa membayar mahar, yang lain memilih untuk berkontribusi pada mata pencahariannya. Wanita memiliki kekuatan untuk menghapus ikatan salah satu suaminya jika dia yakin suami tersebut mengacaukan hubungan lainnya.

Profesor Machoko mengatakan cinta adalah alasan utama para pria yang dia wawancarai mengatakan bahwa mereka telah setuju untuk menjadi suami-suami bagi istri mereka. Mereka tidak ingin mengambil risiko kehilangan istri mereka.

Beberapa pria juga menyebutkan fakta bahwa mereka tidak memuaskan istri mereka secara seksual, menyetujui saran rekan suami untuk menghindari perceraian atau perselingkuhan.

Alasan lain adalah ketidaksuburan—beberapa pria menyetujui istri mengambil suami lain sehingga dia bisa punya anak. Dengan cara ini, para pria "menyelamatkan muka" di depan umum dan terhindar dari stigma sebagai "diperkosa".

Profesor Machoko mengatakan dia tidak mengetahui pernikahan poliandri di Afrika Selatan. Namun demikian, para aktivis hak-hak gender telah meminta pemerintah untuk melegalkan serikat semacam itu demi kesetaraan dan pilihan, karena undang-undang saat ini mengizinkan seorang pria untuk mengambil lebih dari satu istri.

Proposal pemerintah Afrika Selatan telah dimasukkan dalam sebuah dokumen—yang secara resmi dikenal sebagai Green Paper.

“Penting untuk diingat bahwa Green Paper ini dibuat untuk menegakkan hak asasi manusia dan kita tidak boleh mengabaikannya,” kata Charlene May, seorang advokat di Women's Legal Centre, sebuah firma hukum yang memperjuangkan hak-hak perempuan.

"Kita tidak bisa menolak reformasi hukum karena menantang pandangan patriarki tertentu dalam masyarakat kita."