73 Anggota DPR AS Desak Biden Cabut Kebijakan Pro-Israel Trump, Ada 8 Tuntutan
loading...
Presiden AS Joe Biden. Foto/REUTERS
A
A
A
WASHINGTON - Sebanyak 73 anggota DPR dari Partai Demokrat mendesak Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk mencabut kebijakan pro- Israel oleh mantan Presiden Donald Trump.
Mereka meminta pencabutan pengabaian kebijakan AS bipartisan yang sudah berlangsung lama terkait pendudukan Israel atas Palestina, termasuk dukungan untuk solusi dua negara.
Surat itu dikirim ke Gedung Putih pada Rabu dan ditandatangani 73 anggota DPR Demokrat. Mereka menyeru pemerintahan Biden secara resmi mencabut "kesepakatan abad ini" yang gagal oleh Trump.
Dengan total delapan tuntutan, anggota parlemen fokus pada perubahan kebijakan Trump yang menurut mereka membawa Israel dan Palestina lebih jauh dari solusi dua negara.
Mereka mengutip pemboman 11 hari oleh Israel di Jalur Gaza bulan lalu.
“Pecahnya kekerasan ini adalah pengingat yang menyakitkan bahwa konflik Israel-Palestina tidak memiliki solusi militer dan hanya dapat diselesaikan melalui diplomasi dan solusi dua negara yang dinegosiasikan yang menjamin hak-hak sipil dan politik, keselamatan, dan penentuan nasib sendiri kedua bangsa," tulis para anggota parlemen.
"Untuk itu, kami mendesak Anda mencabut kebijakan pemerintahan sebelumnya," tambah mereka.
Mereka meminta pencabutan pengabaian kebijakan AS bipartisan yang sudah berlangsung lama terkait pendudukan Israel atas Palestina, termasuk dukungan untuk solusi dua negara.
Surat itu dikirim ke Gedung Putih pada Rabu dan ditandatangani 73 anggota DPR Demokrat. Mereka menyeru pemerintahan Biden secara resmi mencabut "kesepakatan abad ini" yang gagal oleh Trump.
Dengan total delapan tuntutan, anggota parlemen fokus pada perubahan kebijakan Trump yang menurut mereka membawa Israel dan Palestina lebih jauh dari solusi dua negara.
Mereka mengutip pemboman 11 hari oleh Israel di Jalur Gaza bulan lalu.
“Pecahnya kekerasan ini adalah pengingat yang menyakitkan bahwa konflik Israel-Palestina tidak memiliki solusi militer dan hanya dapat diselesaikan melalui diplomasi dan solusi dua negara yang dinegosiasikan yang menjamin hak-hak sipil dan politik, keselamatan, dan penentuan nasib sendiri kedua bangsa," tulis para anggota parlemen.
"Untuk itu, kami mendesak Anda mencabut kebijakan pemerintahan sebelumnya," tambah mereka.
Lihat Juga :
