Mansour Abbas, Kingmaker dan Tokoh Islam di Balik Penggulingan Netanyahu

YERUSALEM - Dukungan Partai Daftar Arab Bersatu yang dipimpin Mansour Abbas pada koalisi Israel yang berusaha menggulingkan pemerintah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu tidak mengejutkan.

Partainya muncul sebagai kingmaker kejutan setelah pemilihan umum terbaru Israel. Abbas mencatat dalam wawancara dengan Anadolu Agency pada Maret di rumahnya di desa Maghar bahwa Daftar Arab Bersatu terbuka untuk negosiasi dengan semua pihak, baik sayap kanan atau sayap kiri, demi membentuk pemerintahan baru Israel.

Kurang dari satu jam sebelum batas waktu tengah malam yang diberikan kepada Yair Lapid, pendiri Partai Yesh Atid (Ada Masa Depan), untuk mengamankan suara yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan baru, Lapid mengumumkan bahwa kesepakatan telah dicapai dengan Abbas.



"Kami memutuskan menjadi (partai) terakhir yang menandatangani (perjanjian koalisi). Ketika kami melihat ini terjadi, kami menandatangani," ungkap Abbas.



Pada Rabu malam, Partai Daftar Arab Bersatu mengumumkan daftar 11 tuntutan dari warga Arab di Israel, yang merupakan 20% dari populasi negara 9 juta populasi itu. Partai tersebut menggambarkan kesepakatan seperti itu sebagai "bersejarah."



Abbas, 47, adalah seorang dokter gigi yang menjadi salah satu pemimpin gerakan Islam di Israel, yang terpecah menjadi dua blok pada 1996 akibat keputusan almarhum pendiri dan pemimpinnya Sheikh Nimr Darwish untuk berpartisipasi dalam pemilu Israel dan kemudian dikenal sebagai Gerakan Islam di Israel selatan.

Cabang utara Gerakan Islam, yang dipimpin pemimpin terkemuka Sheikh Raed Salah, menolak berpartisipasi dalam pemilu Israel dan dilarang otoritas Israel pada 2015.

Secara historis, partai-partai Arab di Israel telah menolak memberikan suara kepada pemerintah Israel mana pun karena tidak mengakui hak-hak rakyat Palestina dan masih mempertahankan pendudukannya atas wilayah Palestina.

Tetapi partai Abbas telah melanggar tradisi ini dan bernegosiasi dengan partai-partai besar Israel untuk bergabung dalam upaya mereka membentuk pemerintahan baru, sebagai imbalan atas penyelesaian banyak masalah yang dialami orang-orang Arab yang tinggal di Israel.

"Garis merah kami adalah hak kami, apakah hak nasional atau sipil," ungkap Abbas dalam wawancaranya dengan Anadolu Agency setelah pemilu Israel pada Maret.

Dia menegaskan, "Kami tidak bernegosiasi atau berkompromi tentang hak-hak ini. Kami mungkin tidak dapat mencapai semuanya, tetapi kami tidak akan meninggalkannya."

Abbas lahir pada 22 April 1974 di desa Maghar di Israel utara. Dia kuliah di Universitas Ibrani di Yerusalem di Fakultas Kedokteran Gigi dan memimpin serikat mahasiswa Arab di universitas tersebut dari 1997-1998.

Pada 2007, dia terpilih sebagai sekretaris jenderal gerakan Islam di Israel selatan, dan pada 2010 dia terpilih sebagai wakil kepala gerakan tersebut.

Dia bergabung dengan Knesset (parlemen Israel) empat kali, dan pada 2019, dia bergabung Knesset dengan partainya Daftar Arab Bersatu.

Dalam pemilu Maret, partai Mansour memperoleh empat kursi di Knesset.

Abbas, bagaimanapun, menghadapi kritik dari partai-partai Arab lainnya di Israel, yang menuduhnya berenang melawan arus.

Tapi Abbas mengatakan dia menunjukkan pragmatisme dan menegaskan partainya adalah kekuatan politik yang menganut identitasnya dan prinsip-prinsip nasional dan agamanya.

Pada Rabu malam, penentang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan untuk membentuk pemerintahan koalisi, membuka jalan bagi hengkangnya Netanyahu setelah 12 tahun berkuasa.

Sebanyak delapan partai, termasuk Partai Daftar Arab Bersatu, akan menjadi bagian dari pemerintahan koalisi yang dipimpin pemimpin partai sayap kanan Yamina Naftali Bennett sebagai perdana menteri untuk dua tahun pertama, yang kemudian akan digantikan Lapid.

Belum jelas apakah pemerintahan baru Israel mendatang akan lebih mendukung hak-hak rakyat Palestina atau tidak. Yang pasti, target penggulingan Netanyahu sudah ada dalam genggaman.