Mansour Abbas, Kingmaker dan Tokoh Islam di Balik Penggulingan Netanyahu

loading...
Mansour Abbas, Kingmaker dan Tokoh Islam di Balik Penggulingan Netanyahu
Ketua Partai Daftar Arab Bersatu Mansour Abbas. Foto/anadolu
YERUSALEM - Dukungan Partai Daftar Arab Bersatu yang dipimpin Mansour Abbas pada koalisi Israel yang berusaha menggulingkan pemerintah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu tidak mengejutkan.

Partainya muncul sebagai kingmaker kejutan setelah pemilihan umum terbaru Israel. Abbas mencatat dalam wawancara dengan Anadolu Agency pada Maret di rumahnya di desa Maghar bahwa Daftar Arab Bersatu terbuka untuk negosiasi dengan semua pihak, baik sayap kanan atau sayap kiri, demi membentuk pemerintahan baru Israel.

Kurang dari satu jam sebelum batas waktu tengah malam yang diberikan kepada Yair Lapid, pendiri Partai Yesh Atid (Ada Masa Depan), untuk mengamankan suara yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan baru, Lapid mengumumkan bahwa kesepakatan telah dicapai dengan Abbas.



Baca juga: Keruntuhan 'Final' Israel Telah Diprediksi Einstein dalam Suratnya

"Kami memutuskan menjadi (partai) terakhir yang menandatangani (perjanjian koalisi). Ketika kami melihat ini terjadi, kami menandatangani," ungkap Abbas.

Baca juga: Israel Tahan Bantuan dari Qatar, Hamas Ancam Lanjutkan Pengeboman

Pada Rabu malam, Partai Daftar Arab Bersatu mengumumkan daftar 11 tuntutan dari warga Arab di Israel, yang merupakan 20% dari populasi negara 9 juta populasi itu. Partai tersebut menggambarkan kesepakatan seperti itu sebagai "bersejarah."

Baca juga: Kepala UNRWA Gaza ‘Dijewer’ karena Sebut Serangan Israel ‘Tepat’

Abbas, 47, adalah seorang dokter gigi yang menjadi salah satu pemimpin gerakan Islam di Israel, yang terpecah menjadi dua blok pada 1996 akibat keputusan almarhum pendiri dan pemimpinnya Sheikh Nimr Darwish untuk berpartisipasi dalam pemilu Israel dan kemudian dikenal sebagai Gerakan Islam di Israel selatan.

Cabang utara Gerakan Islam, yang dipimpin pemimpin terkemuka Sheikh Raed Salah, menolak berpartisipasi dalam pemilu Israel dan dilarang otoritas Israel pada 2015.



Secara historis, partai-partai Arab di Israel telah menolak memberikan suara kepada pemerintah Israel mana pun karena tidak mengakui hak-hak rakyat Palestina dan masih mempertahankan pendudukannya atas wilayah Palestina.

Tetapi partai Abbas telah melanggar tradisi ini dan bernegosiasi dengan partai-partai besar Israel untuk bergabung dalam upaya mereka membentuk pemerintahan baru, sebagai imbalan atas penyelesaian banyak masalah yang dialami orang-orang Arab yang tinggal di Israel.

"Garis merah kami adalah hak kami, apakah hak nasional atau sipil," ungkap Abbas dalam wawancaranya dengan Anadolu Agency setelah pemilu Israel pada Maret.
halaman ke-1
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top