Pakar: Tuntutan Hukum UE Terhadap AstraZeneca Sulit Dibuktikan

BRUSSELS - Uni Eropa (UE) pada akhir April mengumumkan bahwa mereka menggugat AstraZeneca atas pelanggaran kontrak di tengah kekurangan pengiriman vaksin. Para analis hukum menilai kasus ini mungkin sulit untuk dibuktikan.

Seorang juru bicara Komisi Eropa mengatakan bahwa AstraZeneca telah mengindikasikan akan dapat memberikan hanya sepertiga dari 300 juta dosis vaksin Covid-19 yang dijanjikan akan diberikan pada pertengahan tahun.

Baca Juga: BPOM Pastikan Vaksin AstraZeneca Bacth CTMAV547 Aman dan Bisa Digunakan Kembali
"Itu berarti perusahaan melanggar kontraknya. Kasus ini akan disidangkan di pengadilan Belgia," kata juru bicara Komisi Eropa itu.

Sementara itu, AstraZeneca mengatakan kontak tersebut meminta perusahaan untuk melakukan "upaya terbaik" untuk menghormati target pengiriman, sesuatu yang menurut para ahli hukum berarti pengacara UE harus membuktikan bahwa perusahaan tidak melakukan semua yang dapat dilakukan untuk memenuhi target.

"Bahasa 'upaya terbaik' tidak berarti perusahaan tidak dapat dinyatakan bersalah atas pelanggaran kontrak, tetapi membuat kesimpulan itu lebih sulit untuk dibuktikan," kata Geert Van Calster, seorang profesor hukum kontrak di Katholieke Universiteit Leuven Belgia, seperti dilansir Xinhua.

Baca: Studi Ungkap Vaksin Pfizer dan AstraZeneca Efektif Lawan Covid-19 Varian India

AstraZeneca telah berjanji untuk "melawan secara agresif" gugatan UE tersebut. Van Calster mengatakan perkiraan jadwal tiga hingga tujuh minggu untuk persidangan dimulai dan "penerapan sela" dari kasus tersebut berarti hakim hanya akan dapat mempertimbangkan poin-poin yang terlihat dari "pembacaan kontrak yang segera terlihat" dan bukan dari studi mendalam tentang bahasa kontrak.

Giacomo Di Federico, seorang profesor hukum UE di Universitas LUISS di Roma, setuju dengan analisis itu. Dia mengatakan kasus Eropa kepada hakim adalah bahwa AstraZeneca tidak mematuhi ketentuan kontrak secara luas dan bahwa hakim harus memaksanya untuk mematuhinya.

Di Federico mengatakan tidak ada ketentuan untuk kerugian finansial dalam kasus tersebut. "Fakta bahwa Komisi Eropa tidak mencari ganti rugi dan bahwa tujuan pengiriman vaksin mungkin terpenuhi dengan baik pada saat hakim mencapai keputusan adalah gambaran bahwa sebagian besar dari proses ini adalah tentang persepsi dan hubungan masyarakat," ujar Di Federico.



Peluncuran vaksin UE telah terhalang oleh masalah pengiriman jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, termasuk Inggris, yang meninggalkan UE pada tahun 2020. Penggunaan vaksin AstraZeneca secara luas - yang dikembangkan di Universitas Oxford di Inggris - telah menjadi bagian besar dari peluncuran vaksin yang lebih cepat di negara itu.

"Eropa memiliki beberapa kelemahan dibandingkan dengan (Inggris) karena perlu mencapai konsensus di antara 27 negara. Tapi itu sedang dikritik dan gugatan seperti ini dapat menunjukkan bahwa mereka mengambil langkah untuk mengatasi situasi tersebut," ungkap Di Federico.

Masalah pengiriman bukan satu-satunya masalah yang dimiliki vaksin AstraZeneca di Eropa. Pada Maret, penggunaan vaksin dihentikan sementara selama berhari-hari di beberapa negara UE sehubungan dengan laporan bahwa vaksin itu menyebabkan pembekuan darah pada beberapa pasien. Badan Obat Eropa akhirnya menyimpulkan bahwa manfaatnya lebih besar daripada risikonya.