Indonesia Pimpin Dialog FACT, 23 Negara Janji Bantu Hutan-hutan Dunia

“Indonesia dikukuhkan sebagai Co-Chair adalah sebuah berita yang bagus. Indonesia memiliki pengalaman yang luar biasa untuk mengatasi masalah ini dan sebagai Ketua Bersama, Indonesia akan dapat meneruskannya, mendukung mitra lainnya,” ujar Owen.

Owen menambahkan, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menurunkan laju deforestasi, menghutankan kembali 835.000 hektar lahan, dan berencana menghutankan kembali 630.000 hektar hutan bakau, dimulai dengan 80.000 hektar tahun ini.

“Sebagai salah satu produsen komoditas terbesar di dunia, pekerjaan ini sejalan dengan perdagangan kritis dan aspirasi pembangunan berkelanjutan. Indonesia juga telah menunjukkan kepemimpinannya melalui rencana aksi Hukum, Penegakan, Tata Kelola, dan Perdagangan Kehutanan (FLEGT), yang menjadikan Indonesia pemimpin dunia dalam pengelolaan hutan lestari dan perdagangan kayu yang diproduksi secara legal,” tukas Owen.

Owen mengungkapkan, dialog ini adalah salah satu dari banyak kegiatan yang dikerjakan Inggris bersama dengan mitra-mitranya, demi mensukseskan COP26 di Glasgow November mendatang.

“COP26 adalah tonggak penting dalam tanggapan umat manusia terhadap Perubahan Iklim,” papar Owen.

Pernyataan bersama menguraikan seperangkat prinsip kolaboratif serta bidang tujuan dan tindakan bersama, yang mencakup: Pengembangan perdagangan dan pasar; Dukungan bagi pelaku usaha kecil; Transparansi dan penelusuran; Penelitian, pengembangan, dan inovasi.

Pernyataan tersebut juga menyoroti komitmen dan kewajiban internasional untuk melindungi hutan seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (termasuk Tujuan 15), Perjanjian Paris, Konvensi Keanekaragaman Hayati, dan perjanjian di bawah Organisasi Perdagangan Dunia.

Ke depan, Indonesia, sebagai negara penghasil komoditas utama, akan menjadi Ketua Bersama dialog dengan Inggris, yang juga didukung Global Multi Stakeholder Taskforce untuk perdagangan komoditas, yang mempertemukan lebih dari 25 tokoh terkemuka dari dunia bisnis dan masyarakat sipil.

Langkah selanjutnya sekarang adalah membawa negara-negara kembali ke meja perundingan.

Perwakilan pemerintah dari semua negara diundang ke sesi pleno pembukaan pada 27 Mei. Sesi ini akan diikuti serangkaian kelompok kerja pada awal Juni untuk masing-masing dari empat bidang aksi yang disebutkan di atas.