Pakistan: India Meniru Model Permukiman Israel di Kashmir
Jum'at, 28 Mei 2021 - 19:01 WIB
loading...
Warga Kashmir melintasi tentara India yang berjaga di jalan di Kashmir. Foto/REUTERS
A
A
A
ISLAMABAD - Ketua komite parlemen Pakistan untuk Kashmir Shehryar Khan Afridi menuduh India meniru model pendudukan Israel di Jammu dan Kashmir yang dikontrol India .
Shehryar Khan Afridi berbicara di seminar di ibu kota Islamabad saat mengatakan dunia harus menghadapi kekejaman India di Kashmir yang diduduki.
"Sebelum 5 Agustus 2019, rezim India telah mengirim polisi dan birokrat sipil yang ditempatkan di Jammu dan Kashmir ke Israel untuk belajar, pelatihan dan kemudian membawa (mereka) kembali untuk meniru model Israel di Jammu dan Kashmir," ungkap Afridi.
Baca juga: Bos Mossad Incar Posisi Strategis di Negara Teluk setelah Pensiun
"Di antara mereka termasuk petugas polisi terkenal, Imtiaz Hussain, yang disalahkan karena membunuh 200 Muslim Kashmir. Imtiaz Hussain dikirim ke Israel untuk memahami sistem keamanan Israel sebelum 5 Agustus 2019, dan sekembalinya, dia ditempatkan sebagai petugas keamanan di Srinagar untuk menekan protes di Jammu dan Kashmir," ujar dia.
Baca juga: Untungkan Palestina, Raja Yordania Sambut AS Buka Lagi Konsulat di Yerusalem
Pada tanggal 5 Agustus 2019 tersebut, India menghapus status khusus Kashmir.
Baca juga: Google Sarankan Keffiyeh Palestina sebagai Simbol Terorisme, Netizen Marah Besar
Afridi mengatakan kolonialisme permukiman Israel diduplikasi di Jammu dan Kashmir sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap resolusi PBB.
“Sudah diterbitkan 4.000.000 surat keterangan domisili baru. Sebanyak 500.000 surat di antaranya telah diberikan kepada orang-orang dari daratan India yang belum pernah mengunjungi Kashmir," papar dia.
Dia mengklaim orang India non-lokal diberi peluang pariwisata dan lahan hutan disewakan kepada mereka, tetapi orang asli Kashmir dijauhkan.
"India yang secara ekonomi mencekik warga Kashmir dan merampas hak warga Kashmir itu pelanggaran terang-terangan terhadap resolusi PBB," ungkap dia.
Presiden Jammu dan Kashmir yang dikelola Pakistan, Masood Khan, Duta Besar Turki Ihsan Mustafa Yurdakul, Duta Besar Palestina Ahmad Rabaie dan Duta Besar Azerbaijan Ali Fikrat Oglu Alizada, dan pejabat pemerintah Pakistan juga berbicara pada kesempatan tersebut.
Para pembicara mengamati masalah Kashmir dan Palestina adalah contoh pelanggaran HAM terburuk di dunia modern.
Kedua masalah itu menonjol dan setua Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri, tetapi belum terselesaikan hingga sekarang.
Berbagai negara di penjuru dunia hanya dapat bermain retorika untuk mengecam dan mengutuk tapi tanpa menerapkan sanksi terhadap Israel atau pun India.
Shehryar Khan Afridi berbicara di seminar di ibu kota Islamabad saat mengatakan dunia harus menghadapi kekejaman India di Kashmir yang diduduki.
"Sebelum 5 Agustus 2019, rezim India telah mengirim polisi dan birokrat sipil yang ditempatkan di Jammu dan Kashmir ke Israel untuk belajar, pelatihan dan kemudian membawa (mereka) kembali untuk meniru model Israel di Jammu dan Kashmir," ungkap Afridi.
Baca juga: Bos Mossad Incar Posisi Strategis di Negara Teluk setelah Pensiun
"Di antara mereka termasuk petugas polisi terkenal, Imtiaz Hussain, yang disalahkan karena membunuh 200 Muslim Kashmir. Imtiaz Hussain dikirim ke Israel untuk memahami sistem keamanan Israel sebelum 5 Agustus 2019, dan sekembalinya, dia ditempatkan sebagai petugas keamanan di Srinagar untuk menekan protes di Jammu dan Kashmir," ujar dia.
Baca juga: Untungkan Palestina, Raja Yordania Sambut AS Buka Lagi Konsulat di Yerusalem
Pada tanggal 5 Agustus 2019 tersebut, India menghapus status khusus Kashmir.
Baca juga: Google Sarankan Keffiyeh Palestina sebagai Simbol Terorisme, Netizen Marah Besar
Afridi mengatakan kolonialisme permukiman Israel diduplikasi di Jammu dan Kashmir sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap resolusi PBB.
“Sudah diterbitkan 4.000.000 surat keterangan domisili baru. Sebanyak 500.000 surat di antaranya telah diberikan kepada orang-orang dari daratan India yang belum pernah mengunjungi Kashmir," papar dia.
Dia mengklaim orang India non-lokal diberi peluang pariwisata dan lahan hutan disewakan kepada mereka, tetapi orang asli Kashmir dijauhkan.
"India yang secara ekonomi mencekik warga Kashmir dan merampas hak warga Kashmir itu pelanggaran terang-terangan terhadap resolusi PBB," ungkap dia.
Presiden Jammu dan Kashmir yang dikelola Pakistan, Masood Khan, Duta Besar Turki Ihsan Mustafa Yurdakul, Duta Besar Palestina Ahmad Rabaie dan Duta Besar Azerbaijan Ali Fikrat Oglu Alizada, dan pejabat pemerintah Pakistan juga berbicara pada kesempatan tersebut.
Para pembicara mengamati masalah Kashmir dan Palestina adalah contoh pelanggaran HAM terburuk di dunia modern.
Kedua masalah itu menonjol dan setua Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri, tetapi belum terselesaikan hingga sekarang.
Berbagai negara di penjuru dunia hanya dapat bermain retorika untuk mengecam dan mengutuk tapi tanpa menerapkan sanksi terhadap Israel atau pun India.
(sya)
Lihat Juga :
