AS Sumbang Palestina Rp1 Triliun, Konsulat AS Buka Lagi di Yerusalem
loading...
Presiden Palestina Mahmoud Abbas (kanan) dan Menlu AS Antony Blinken bertemu di kota Ramallah, Tepi Barat. Foto/REUTERS
A
A
A
RAMALLAH - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan meminta Kongres AS untuk dana USD75 juta (Rp1 triliun) bantuan pembangunan dan ekonomi untuk Palestina .
Pernyataan itu diumumkan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken sambil menambahkan Washington akan lanjutkan proses membuka kembali Konsulat AS di Yerusalem.
Berbicara setelah pertemuannya dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, Blinken mengatakan Amerika Serikat juga akan memberikan USD5,5 juta dalam bantuan bencana segera untuk Gaza dan USD32 juta untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA).
“Pembukaan kembali Konsulat Jenderal AS di Yerusalem akan menjadi cara penting bagi negara kita untuk terlibat dan memberikan dukungan kepada rakyat Palestina," ungkap Blinken.
Pemerintahan Trump menggabungkan konsulat dengan Kedutaan Besar AS di Israel pada 2019, dua tahun setelah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan kemudian memindahkan kedutaan ke sana dari Tel Aviv.
Tindakan itu melanggar kebijakan lama AS dan membuat marah warga Palestina, yang menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan.
Israel menganggap seluruh Yerusalem, termasuk sektor timur yang direbutnya dalam Perang Timur Tengah 1967 dan dianeksasi dalam tindakan yang tidak diakui secara internasional, sebagai ibu kotanya yang tidak terbagi.
Pernyataan itu diumumkan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken sambil menambahkan Washington akan lanjutkan proses membuka kembali Konsulat AS di Yerusalem.
Berbicara setelah pertemuannya dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, Blinken mengatakan Amerika Serikat juga akan memberikan USD5,5 juta dalam bantuan bencana segera untuk Gaza dan USD32 juta untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA).
“Pembukaan kembali Konsulat Jenderal AS di Yerusalem akan menjadi cara penting bagi negara kita untuk terlibat dan memberikan dukungan kepada rakyat Palestina," ungkap Blinken.
Pemerintahan Trump menggabungkan konsulat dengan Kedutaan Besar AS di Israel pada 2019, dua tahun setelah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan kemudian memindahkan kedutaan ke sana dari Tel Aviv.
Tindakan itu melanggar kebijakan lama AS dan membuat marah warga Palestina, yang menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan.
Israel menganggap seluruh Yerusalem, termasuk sektor timur yang direbutnya dalam Perang Timur Tengah 1967 dan dianeksasi dalam tindakan yang tidak diakui secara internasional, sebagai ibu kotanya yang tidak terbagi.
Explore More