Politisi Pembakar Al-Qur'an Ingin Gelar Lomba Menggambar Nabi Muhammad

Sementara permohonan izin sedang diproses, polisi sedang bekerja untuk memperkuat kapasitas mereka dalam menghadapi demonstrasi yang terjadi setelah konflik di Timur Tengah.

“Kami tahu bahwa peristiwa internasional juga bergema di Swedia dan ini dapat menimbulkan demonstrasi dan protes. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk bangkit guna dapat menangani manifestasinya. Tugas polisi adalah menilai pengajuan izin yang diterima untuk pertemuan publik dan dengan hati-hati mempertimbangkan apakah izin dapat diberikan. Kebebasan berbicara, berkumpul, dan berdemonstrasi kuat," kata komandan polisi setempat, Petra Stenkula, dalam sebuah pernyataan.

“Kami mendapat reaksi setelah peristiwa Agustus tahun lalu ketika sebuah Al-Qur'an dibakar dan kerusuhan serta kekerasan berikutnya tetap segar dalam ingatan, dan tentu saja kami telah belajar dari peristiwa-peristiwa itu. Inilah mengapa kami telah menyiapkan organisasi khusus untuk mampu menangani masalah ini," kata Stenkula.

Agustus lalu, Paludan ditolak pengajuan izinnya untuk berdemonstrasi di Malmo. Namun, para pendukungnya dan orang-orang yang berpikiran sama membakar salinan Al-Qur'an seperti yang direncanakan semula, memicu kerusuhan dengan puluhan orang ditangkap.

Paludan, mantan pengacara yang jadi politisi tersebut, menjadi terkenal di Denmark melalui demonstrasi provokatif melawan Islam di daerah bermasalah yang ada di daftar ghetto resmi negara itu, yang sering memicu konflik dan kemudian merilis perjalanannya dalam video.

Demonstrasi sering menampilkan dia membakar, merobek, atau menodai Al-Qur'an. Apa yang dia lakukan itu dirayakan sebagai latihan kebebasan berbicara oleh Paludan sendiri dan para pendukungnya.

Sikapnya yang tidak menyesal telah memaksa polisi untuk memberikan perlindungan yang mahal sepanjang waktu karena ada ancaman pembunuhan.



Paludan memimpin Partai Stram Kurs atau Partai Garis Keras. Partai yang dikenal etno-nasionalis dan anti-Islam ini, nyaris tidak memenuhi ambang batas dalam pemilu parlemen di Denmark pada 2019.

Sejak itu, Paludan telah mengukuhkan kewarganegaraan Swedia dan bergabung dengan Alternative for Sweden, partai yang lebih anti-imigrasi. Cabang dari Partai Demokrat Swedia tersebut memiliki sikap lebih keras dalam banyak masalah, termasuk soal Uni Eropa dan NATO, dibandingkan dengan partai induknya.