Batalion Sepik Siap Perang Bela OPM, Indonesia Tekan PNG
Senin, 17 Mei 2021 - 11:25 WIB
loading...
A
A
A
Supandy mengatakan video kelompok main hakim sendiri tidak akan memengaruhi kuatnya hubungan Indonesia dan PNG.
“Kelompok bersenjata di Papua dan Papua Barat ini telah melakukan tindakan, metode dan praktik terorisme yang bertujuan untuk menghancurkan hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan demokrasi, sekaligus mengancam keutuhan wilayah dan keamanan Republik Indonesia,” paparnya, seperti dikutip dari Asia Pacific Report.
Baca juga: Ikut Campur Papua Barat, Batalion di PNG Siap Perang dengan Indonesia
Supandy mengatakan warga Papua Nugini memiliki hak atas informasi yang dapat dipercaya terkait dengan masalah ini.
Menurutnya, Indonesia berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk mengatasi akar penyebab dari situasi di provinsi Papua dan Papua Barat.
Dalam konteks ini, kata dia, Indonesia menganjurkan pendekatan pembangunan yang manusiawi, sejahtera dan inklusif, antara lain; menghormati hak-hak dasar masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat; terbentuknya tata pemerintahan yang baik di Papua; dan peluang bagi orang Papua untuk membentuk dan mengarahkan strategi pembangunan lokal dan kebijakan daerah.
“Kelompok bersenjata di Papua dan Papua Barat ini telah melakukan tindakan, metode dan praktik terorisme yang bertujuan untuk menghancurkan hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan demokrasi, sekaligus mengancam keutuhan wilayah dan keamanan Republik Indonesia,” paparnya, seperti dikutip dari Asia Pacific Report.
Baca juga: Ikut Campur Papua Barat, Batalion di PNG Siap Perang dengan Indonesia
Supandy mengatakan warga Papua Nugini memiliki hak atas informasi yang dapat dipercaya terkait dengan masalah ini.
Menurutnya, Indonesia berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk mengatasi akar penyebab dari situasi di provinsi Papua dan Papua Barat.
Dalam konteks ini, kata dia, Indonesia menganjurkan pendekatan pembangunan yang manusiawi, sejahtera dan inklusif, antara lain; menghormati hak-hak dasar masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat; terbentuknya tata pemerintahan yang baik di Papua; dan peluang bagi orang Papua untuk membentuk dan mengarahkan strategi pembangunan lokal dan kebijakan daerah.
(min)
Lihat Juga :
