Menghancurkan Mitos 'Perisai Manusia' Palestina di Gaza
Kamis, 13 Mei 2021 - 21:05 WIB
loading...
A
A
A
"Hukum internasional didasarkan pada prinsip pembedaan di mana militer dan militan harus membedakan antara kombatan yang dapat dibunuh menurut hukum dan warga sipil yang harus dilindungi," jelas Profesor Gordon.
"Dan jika Israel akhirnya membunuh banyak warga sipil di Jalur Gaza, maka ia dapat dituduh melakukan kejahatan perang karena tidak mengamankan perlindungan warga sipil," tegasnya.
Seorang pejabat Hamas Ghazi Hamad pada saat konflik 2014 mengatakan bahwa para pejuang memastikan bahwa roket ditembakkan setidaknya 200-300 meter dari sekolah atau rumah sakit - jaraknya dua kali ukuran lapangan sepak bola.
Bagaimanapun, aktivis hak asasi mengatakan bahwa alasan Israel menargetkan rumah dan sekolah tidak dibenarkan ketika warga Gaza yang terkepung tidak punya tempat tujuan.
“Tidak ada tempat perlindungan bom atau fasilitas perlindungan bagi 1,8 juta orang Gaza, dan tidak ada tempat di Jalur itu yang benar-benar aman selama permusuhan,” kata AI.
Baca juga: Israel dan Hamas Konflik Sengit, Ini Sikap Presiden Jokowi
Perlu dicatat di sini bahwa Gaza berpenduduk padat, meskipun masih diperdebatkan apakah itu salah satu tempat 'terpadat' di bumi. Tapi Kota Gaza, target favorit serangan Israel, menurut semua dokumen, adalah kota terpadat di dunia.
Dengan menggunakan argumen perisai manusia, Israel di masa lalu telah membom infrastruktur seperti satu-satunya pembangkit listrik di Gaza untuk memberikan hukuman kolektif pada warga Palestina.
Profesor Gordon mengatakan bahwa seperangkat undang-undang termasuk Konvensi Jenewa yang menangani masalah perisai manusia cenderung mendukung militer yang dominan - yang dalam kasus ini adalah Israel.
“Penafsiran itu dalam pikiran saya bermasalah. Hukum itu sendiri berpusat pada negara bagian. Ia lebih memilih aktor negara daripada aktor non-negara. Karena Hamas adalah aktor non-negara, hukum sebenarnya melarangnya," tukasnya.
Baca juga: Demonstran Pro Palestina dan Israel Bentrok di New York
"Dan jika Israel akhirnya membunuh banyak warga sipil di Jalur Gaza, maka ia dapat dituduh melakukan kejahatan perang karena tidak mengamankan perlindungan warga sipil," tegasnya.
Seorang pejabat Hamas Ghazi Hamad pada saat konflik 2014 mengatakan bahwa para pejuang memastikan bahwa roket ditembakkan setidaknya 200-300 meter dari sekolah atau rumah sakit - jaraknya dua kali ukuran lapangan sepak bola.
Bagaimanapun, aktivis hak asasi mengatakan bahwa alasan Israel menargetkan rumah dan sekolah tidak dibenarkan ketika warga Gaza yang terkepung tidak punya tempat tujuan.
“Tidak ada tempat perlindungan bom atau fasilitas perlindungan bagi 1,8 juta orang Gaza, dan tidak ada tempat di Jalur itu yang benar-benar aman selama permusuhan,” kata AI.
Baca juga: Israel dan Hamas Konflik Sengit, Ini Sikap Presiden Jokowi
Perlu dicatat di sini bahwa Gaza berpenduduk padat, meskipun masih diperdebatkan apakah itu salah satu tempat 'terpadat' di bumi. Tapi Kota Gaza, target favorit serangan Israel, menurut semua dokumen, adalah kota terpadat di dunia.
Dengan menggunakan argumen perisai manusia, Israel di masa lalu telah membom infrastruktur seperti satu-satunya pembangkit listrik di Gaza untuk memberikan hukuman kolektif pada warga Palestina.
Profesor Gordon mengatakan bahwa seperangkat undang-undang termasuk Konvensi Jenewa yang menangani masalah perisai manusia cenderung mendukung militer yang dominan - yang dalam kasus ini adalah Israel.
“Penafsiran itu dalam pikiran saya bermasalah. Hukum itu sendiri berpusat pada negara bagian. Ia lebih memilih aktor negara daripada aktor non-negara. Karena Hamas adalah aktor non-negara, hukum sebenarnya melarangnya," tukasnya.
Baca juga: Demonstran Pro Palestina dan Israel Bentrok di New York
(ian)
Lihat Juga :
