Menghancurkan Mitos 'Perisai Manusia' Palestina di Gaza

GAZA - Ketika korban tewas warga sipil di Jalur Gaza meningkat, kiasan lama yang sama tentang 'perisai manusia' Palestina mulai menyebar. Tapi apa kenyataannya?

Ketika Israel menggunakan kekuatan yang tidak proporsional terhadap warga Palestina, mengerahkan jet tempurnya untuk membom bangunan di Gaza yang terkepung, sebuah narasi sedang diputar tentang bagaimana pejuang Palestina menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia.

Di Twitter dan platform media sosial lainnya, komentator dan pejabat Israel dengan penuh semangat mendorong garis ini seiring dengan peningkatan pemboman di mana 48 warga Palestina, banyak dari mereka warga sipil, telah terbunuh hingga Rabu pagi. Lebih dari 300 orang juga terluka.



Sekelompok militan di Gaza, yang melakukan beberapa tingkat perlawanan, telah membalas agresi Israel dengan roket rakitan yang ditembakkan ke lingkungan Israel. Lima orang Israel tewas dalam serangan roket itu, kata para pejabat.

Israel telah berulang kali menggunakan argumen perisai manusia sipil untuk melepaskan kekuatan udaranya yang didukung Amerika Serikat (AS) di Gaza di mana bahkan kebutuhan dasar harus diselundupkan karena blokade Israel, yang telah mempengaruhi lebih dari 1,8 juta orang selama 14 tahun.

"Apa yang telah dilakukan Israel di masa lalu - dan saya sudah dapat melihat di beberapa feeds Twitter yang sedang dilakukannya sekarang - adalah bahwa mereka mentransmisikan dan membingkai warga sipil yang dibunuhnya di Gaza tidak hanya sebagai warga sipil tetapi juga perisai manusia," kata Neve Gordon, seorang profesor hukum internasional dan hak asasi manusia di Queen Mary University of London.

“Hukum internasional mengatakan bahwa menggunakan perisai manusia adalah tidak sah. Dengan cara ini Israel menempatkan kesalahan atas kematian warga sipil yang telah dibunuh di pundak Hamas," imbuhnya seperti dilansir dari TRT World, Kamis (13/5/2021).

Serangan Israel tahun 2014 ke Gaza di mana lebih dari 2.100 warga Palestina - dua pertiga dari mereka warga sipil - tewas melihat upaya serupa oleh Tel Aviv untuk menyalahkan Hamas dan kelompok lain atas korban sipil yang tinggi.



Selama krisis saat ini, komunitas internasional sering kali dipaksa untuk bergantung pada fakta-fakta yang diberikan oleh Israel karena mereka secara ketat mengontrol akses penyelidik independen dan pekerja kemanusiaan ke Gaza, wilayah pesisir yang ingin dimasukkan oleh warga Palestina dalam negara mereka sendiri di masa depan.

Setelah perang 2014, investigasi Amnesty International (AI) tidak dapat memverifikasi banyak klaim Israel atas digunakannya bangunan sipil termasuk sekolah oleh kelompok bersenjata untuk menembakkan roket dan mortir.

Misalnya, pasukan Israel menghancurkan rumah sakit al-Wafa di Shuja'iyyeh dengan mengklaim bahwa itu digunakan sebagai tempat peluncuran roket. Tetapi AI mengatakan tidak dapat menemukan bukti yang akan menguatkan pernyataan Israel.

Seluruh gagasan menggunakan perisai manusia bisa menjadi rumit selama konflik terutama ketika pihak Israel memiliki kekuatan tembak yang unggul, yang didukung oleh citra satelit dan peralatan pengintai berteknologi tinggi.

Pejuang dari Hamas dan kelompok lain harus tetap bergerak dan memindahkan bantalan peluncur dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari deteksi Israel.



Profesor Gordon mengatakan bahwa di mata para pejabat Israel semua orang Palestina di Gaza adalah tameng manusia karena Hamas dan militan lainnya bertempur dari daerah perkotaan.

"Bagi orang Israel, tidak ada warga sipil di Gaza. Jadi mereka adalah militan atau perisai manusia,” ujarnya.

AI mencatat bahwa definisi internasional tentang perisai manusia akan membentuk situasi di mana para pejuang berbaur di antara warga sipil dan dengan sengaja membatasi perjalanan yang aman bagi mereka.

“Otoritas Israel telah mengklaim bahwa dalam beberapa insiden, otoritas Hamas atau pejuang Palestina mengarahkan atau memaksa secara fisik warga sipil individu di lokasi tertentu untuk melindungi kombatan atau tujuan militer. Amnesty International belum dapat menguatkan fakta dalam kasus-kasus ini,” kata kelompok hak asasi manusia itu dalam laporannya.

Bagaimanapun, AI tidak memberikan izin yang jelas kepada kelompok-kelompok bersenjata Palestina karena mencatat bahwa wartawan di lapangan telah mendokumentasikan kejadian di mana para pejuang meluncurkan roket di dekat bangunan yang disediakan untuk tujuan sipil.



"Hukum internasional didasarkan pada prinsip pembedaan di mana militer dan militan harus membedakan antara kombatan yang dapat dibunuh menurut hukum dan warga sipil yang harus dilindungi," jelas Profesor Gordon.

"Dan jika Israel akhirnya membunuh banyak warga sipil di Jalur Gaza, maka ia dapat dituduh melakukan kejahatan perang karena tidak mengamankan perlindungan warga sipil," tegasnya.

Seorang pejabat Hamas Ghazi Hamad pada saat konflik 2014 mengatakan bahwa para pejuang memastikan bahwa roket ditembakkan setidaknya 200-300 meter dari sekolah atau rumah sakit - jaraknya dua kali ukuran lapangan sepak bola.

Bagaimanapun, aktivis hak asasi mengatakan bahwa alasan Israel menargetkan rumah dan sekolah tidak dibenarkan ketika warga Gaza yang terkepung tidak punya tempat tujuan.

“Tidak ada tempat perlindungan bom atau fasilitas perlindungan bagi 1,8 juta orang Gaza, dan tidak ada tempat di Jalur itu yang benar-benar aman selama permusuhan,” kata AI.



Perlu dicatat di sini bahwa Gaza berpenduduk padat, meskipun masih diperdebatkan apakah itu salah satu tempat 'terpadat' di bumi. Tapi Kota Gaza, target favorit serangan Israel, menurut semua dokumen, adalah kota terpadat di dunia.

Dengan menggunakan argumen perisai manusia, Israel di masa lalu telah membom infrastruktur seperti satu-satunya pembangkit listrik di Gaza untuk memberikan hukuman kolektif pada warga Palestina.

Profesor Gordon mengatakan bahwa seperangkat undang-undang termasuk Konvensi Jenewa yang menangani masalah perisai manusia cenderung mendukung militer yang dominan - yang dalam kasus ini adalah Israel.

“Penafsiran itu dalam pikiran saya bermasalah. Hukum itu sendiri berpusat pada negara bagian. Ia lebih memilih aktor negara daripada aktor non-negara. Karena Hamas adalah aktor non-negara, hukum sebenarnya melarangnya," tukasnya.