Pengusaha Hong Kong Divonis Penjara 14 Bulan karena Protes Pro-Demokrasi

loading...
Pengusaha Hong Kong Divonis Penjara 14 Bulan karena Protes Pro-Demokrasi
Pengusaha media pro-demokrasi Hong Kong Jimmy Lai. Foto/REUTERS
HONG KONG - Pengusaha media pro-demokrasi Hong Kong Jimmy Lai dijatuhi hukuman 14 bulan penjara setelah dinyatakan bersalah untuk perkumpulan tanpa izin.

Lai adalah salah satu dari beberapa aktivis di pengadilan pada Jumat (16/4) yang sebelumnya dinyatakan bersalah atas tuduhan terkait demonstrasi pro-demokrasi besar-besaran pada 2019.

Pendiri surat kabar Apple Daily yang berusia 73 tahun itu adalah kritikus sengit terhadap Beijing.

Baca juga: Kalah Pemilu, Presiden Korsel Ganti Perdana Menteri dan Kabinet

Putusan itu diambil karena China daratan semakin menekan hak dan kebebasan warga Hong Kong.



Baca juga: Profesor Indonesia Ini Dianugerahi Penghargaan Tertinggi di Taiwan

Beberapa aktivis lainnya divonis pada Jumat karena mengikuti dua demonstrasi, pada 18 Agustus dan 31 Agustus 2019.

Baca juga: Terungkap, Kapal Induk Type 003 China Nyaris Sebanding Kapal Induk Terbaru AS

Mereka termasuk juru kampanye veteran Martin Lee, 82, dan pengacara Margaret Ng, 73, yang hukumannya ditangguhkan.

Awal pekan ini, surat kabar Apple Daily menerbitkan surat tulisan tangannya, dikirim dari penjara, yang berbunyi, "Ini adalah tanggung jawab kita sebagai jurnalis untuk mencari keadilan. Selama kita tidak dibutakan oleh godaan yang tidak adil, selama kita melakukannya. Jangan biarkan kejahatan melewati kita, kita memenuhi tanggung jawab kita."



Lai dijatuhi hukuman 12 bulan untuk demonstrasi 18 Agustus dan delapan bulan lagi untuk protes 31 Agustus. Namun, hakim memerintahkan agar hukuman dijalani secara bersamaan kecuali untuk dua bulan.

Dia menghadapi enam dakwaan lagi, dua di antaranya dibuat berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional baru, yang dapat membawa hukuman penjara maksimal seumur hidup.

Ada kemungkinan jaksa penuntut dapat mengajukan dakwaan lebih lanjut terhadapnya.

Undang-undang tersebut, yang diterapkan di Hong Kong oleh China tahun lalu, mengkriminalisasi aksi pemisahan diri dan subversi.

Awal bulan ini, Beijing merombak aturan pemilu Hong Kong untuk memastikan lebih banyak loyalitas ke daratan.
(sya)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top