AS Pulihkan Bantuan untuk Palestina Senilai Rp3,4 Triliun

Pemerintahan Biden telah berjanji melanjutkan bantuan ratusan juta dolar dan bekerja untuk membuka kembali misi diplomatik Palestina di Washington.

Para pembantu Biden juga mengisyaratkan bahwa mereka ingin menetapkan kembali tujuan solusi dua negara yang dinegosiasikan sebagai prioritas dalam kebijakan AS tentang konflik Israel-Palestina.

Namun sejauh ini pemerintahan Biden telah bergerak dengan hati-hati, dan setiap langkah besar kemungkinan akan menunggu sampai debu bersih setelah pemilu Israel Maret, yang akan diikuti pemilu Palestina yang dijadwalkan dalam beberapa bulan mendatang.

Pemerintahan Trump memblokir hampir semua bantuan setelah memutuskan hubungan dengan Otoritas Palestina pada 2018.

Langkah tersebut secara luas dipandang sebagai upaya memaksa Palestina bernegosiasi dengan Israel.

Pemangkasan bantuan itu oleh Trump terjadi setelah para pemimpin Palestina memutuskan memboikot upaya perdamaian pemerintahan Trump atas keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan AS di Yerusalem dari Tel Aviv.

Langkah Trump itu mengubah kebijakan AS selama beberapa dekade.

Tindakan Trump termasuk mencabut dana untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNRWA), yang memberikan bantuan dan layanan bantuan kepada sekitar 5,7 juta pengungsi Palestina yang terdaftar di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan di penjuru Timur Tengah.

“Sebagian besar dana yang dipulihkan akan disalurkan ke UNRWA sementara bantuan ekonomi terpisah akan disalurkan melalui Dana Dukungan Ekonomi untuk program-program di Tepi Barat dan Gaza, dan uang pembangunan melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID),” ungkap sumber Kongres AS.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyambut baik rencana memulai kembali pendanaan UNRWA.