AS Pulihkan Bantuan untuk Palestina Senilai Rp3,4 Triliun
loading...
A
A
A
WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berencana memberikan bantuan untuk Palestina sebesar USD235 juta (Rp3,4 triliun).
Biden memulai kembali pendanaan untuk badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mendukung para pengungsi dan memulihkan bantuan lain yang dihentikan mantan Presiden AS Donald Trump.
Langkah itu diungkapkan sejumlah orang yang mengetahui masalah tersebut.
Paket bantuan kemanusiaan, ekonomi dan keamanan itu diumumkan Departemen Luar Negeri (Deplu) AS sebagai bagian upaya memperbaiki hubungan AS dengan Palestina yang hampir runtuh selama masa jabatan Trump.
Ini akan menandai langkah paling signifikan Presiden AS dari Partai Demokrat Joe Biden sejak dia menjabat pada 20 Januari.
Biden menepati janjinya membatalkan beberapa komponen dari pendekatan Trump yang dikecam Palestina sebagai sangat bias dalam mendukung Israel.
“Rencana tersebut menyerukan USD150 juta melalui badan bantuan PBB, UNRWA, USD75 juta dalam dukungan ekonomi AS dan USD10 juta dalam pendanaan pembangunan,” ungkap pemberitahuan yang dikirim melalui email oleh pemerintah AS ke kantor-kantor kongres.
Biden memulai kembali pendanaan untuk badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mendukung para pengungsi dan memulihkan bantuan lain yang dihentikan mantan Presiden AS Donald Trump.
Langkah itu diungkapkan sejumlah orang yang mengetahui masalah tersebut.
Paket bantuan kemanusiaan, ekonomi dan keamanan itu diumumkan Departemen Luar Negeri (Deplu) AS sebagai bagian upaya memperbaiki hubungan AS dengan Palestina yang hampir runtuh selama masa jabatan Trump.
Ini akan menandai langkah paling signifikan Presiden AS dari Partai Demokrat Joe Biden sejak dia menjabat pada 20 Januari.
Biden menepati janjinya membatalkan beberapa komponen dari pendekatan Trump yang dikecam Palestina sebagai sangat bias dalam mendukung Israel.
“Rencana tersebut menyerukan USD150 juta melalui badan bantuan PBB, UNRWA, USD75 juta dalam dukungan ekonomi AS dan USD10 juta dalam pendanaan pembangunan,” ungkap pemberitahuan yang dikirim melalui email oleh pemerintah AS ke kantor-kantor kongres.