Diduga Hendak Lakukan Kudeta, Sejumlah Mantan Pejabat dan Anggota Kerajaan Yordania Ditahan
Minggu, 04 April 2021 - 11:03 WIB
loading...
Otoritas keamanan Yordania dilaporkan telah menangkap sejumlah mantan pejabat dan anggota kerajaan, karena diduga hendak melalukan kudeta. Foto/REUTERS
A
A
A
AMMAN - Otoritas keamanan Yordania dilaporkan telah menangkap sejumlah mantan pejabat dan anggota kerajaan, karena diduga hendak melalukan kudeta. Militer Yordania juga dilaporkan telah mengeluarkan peringatan kepada saudara tiri Raja Abdullah II, Pangeran Hamza bin Hussein.
The Washington Post melaporkan, pihak berwenang Yordania menangkap hampir 20 orang lainnya setelah apa yang oleh para pejabat disebut sebagai "ancaman bagi stabilitas negara". Baca juga: Yordania Tahan 5 Orang Terkait Insiden Pasien Meninggal karena Kekurangan Oksigen
Seorang mantan pejabat Amerika Serikat (AS) yang mengetahui kejadian-kejadian di Yordania mengatakan bahwa plot tersebut, yang dia gambarkan sebagai hal yang kredibel dan berbasis luas, tidak melibatkan "kudeta fisik".
Sebaliknya, katanya, mereka yang terlibat berencana untuk mendorong protes yang akan tampak sebagai "pemberontakan populer dengan massa di jalan" dengan dukungan kelompok suku di Yordania
"Yordania akan menyelidiki apakah ada pihak asing dalam plot tersebut," kata mantan pejabat AS itu, yang berbicara dalam kondisi anonim, seperti dilansir Reuters pada Minggu (4/4/2021).
Sementara itu, panglima militer Yordania, Yusef Huneity mengatakan Hamza, yang merupakan mantan Putra Mahkota Yordania,bukan salah satu orang yang ditangkap.
Namun, Huneity menyebut, pihaknya telah memperingatkan Hamza untuk segera menghentikan menghentikan aktivitas yang menargetkan keamanan dan stabilitas Yordania. Baca juga: Pertama di Dunia, Yordania Vaksinasi COVID-19 Pengungsi
Hamza sendiri dalam sebuah rekaman video, menuturkan bahwa dia sedang dalam tahanan rumah dan telah diberitahu untuk tinggal di rumah, dan tidak diperkenankan menghubungi siapa pun.
Berbicara dalam bahasa Inggris dalam video tersebut, yang disampaikan oleh pengacaranya kepada BBC, Hamza mengatakan bahwa dia bukan bagian dari konspirasi asing dan mengecam sistem yang berkuasa sebagai korup.
"Kesejahteraan (Yordania) ditempatkan di urutan kedua oleh sistem pemerintahan yang telah memutuskan bahwa kepentingan pribadi, kepentingan keuangan, bahwa korupsi lebih penting daripada kehidupan dan martabat serta masa depan sepuluh juta orang yang tinggal di sini," ujarnya.
The Washington Post melaporkan, pihak berwenang Yordania menangkap hampir 20 orang lainnya setelah apa yang oleh para pejabat disebut sebagai "ancaman bagi stabilitas negara". Baca juga: Yordania Tahan 5 Orang Terkait Insiden Pasien Meninggal karena Kekurangan Oksigen
Seorang mantan pejabat Amerika Serikat (AS) yang mengetahui kejadian-kejadian di Yordania mengatakan bahwa plot tersebut, yang dia gambarkan sebagai hal yang kredibel dan berbasis luas, tidak melibatkan "kudeta fisik".
Sebaliknya, katanya, mereka yang terlibat berencana untuk mendorong protes yang akan tampak sebagai "pemberontakan populer dengan massa di jalan" dengan dukungan kelompok suku di Yordania
"Yordania akan menyelidiki apakah ada pihak asing dalam plot tersebut," kata mantan pejabat AS itu, yang berbicara dalam kondisi anonim, seperti dilansir Reuters pada Minggu (4/4/2021).
Sementara itu, panglima militer Yordania, Yusef Huneity mengatakan Hamza, yang merupakan mantan Putra Mahkota Yordania,bukan salah satu orang yang ditangkap.
Namun, Huneity menyebut, pihaknya telah memperingatkan Hamza untuk segera menghentikan menghentikan aktivitas yang menargetkan keamanan dan stabilitas Yordania. Baca juga: Pertama di Dunia, Yordania Vaksinasi COVID-19 Pengungsi
Hamza sendiri dalam sebuah rekaman video, menuturkan bahwa dia sedang dalam tahanan rumah dan telah diberitahu untuk tinggal di rumah, dan tidak diperkenankan menghubungi siapa pun.
Berbicara dalam bahasa Inggris dalam video tersebut, yang disampaikan oleh pengacaranya kepada BBC, Hamza mengatakan bahwa dia bukan bagian dari konspirasi asing dan mengecam sistem yang berkuasa sebagai korup.
"Kesejahteraan (Yordania) ditempatkan di urutan kedua oleh sistem pemerintahan yang telah memutuskan bahwa kepentingan pribadi, kepentingan keuangan, bahwa korupsi lebih penting daripada kehidupan dan martabat serta masa depan sepuluh juta orang yang tinggal di sini," ujarnya.
(esn)
Lihat Juga :
