China Peringatkan Perusahaan Asing Tidak Terlibat Dalam Politik Terkait Xinjiang

loading...
China Peringatkan Perusahaan Asing Tidak Terlibat Dalam Politik Terkait Xinjiang
Peringatan ini datang setelah perusahaan asing menyuarakan kekhawatiran tentang kerja paksa di Xinjiang, yang memicu reaksi keras dan boikot online di China. Foto/REUTERS
BEIJING - Pejabat China mengatakan perusahaan asing tidak boleh membuat langkah gegabah atau masuk ke dalam ranah politik. Peringatan ini datang setelah H&M menyuarakan kekhawatiran tentang kerja paksa di Xinjiang , yang memicu reaksi keras dan boikot online di China.

"Saya tidak berpikir sebuah perusahaan harus mempolitisasi perilaku ekonominya. Bisakah H&M terus menghasilkan uang di pasar Cina? Tidak lagi," ucap kata Xu Guixiang, juru bicara pemerintah Xinjiang.Baca juga: Hadir di 100 Negara, 50% Cuan Xiaomi Berasal dari Luar China

"Untuk terburu-buru mengambil keputusan ini dan terlibat dalam sanksi tidak masuk akal. Ini seperti mengangkat batu untuk menjatuhkannya di atas kaki sendiri," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Senin (29/3/2021).

Xu kembali menolak tuduhan genosida dan pelanggaran HAM di wilayah tersebut dan menuduh kekuatan Barat terlibat dalam manipulasi politik untuk mengguncang China dengan sanksi tersebut.

"Mereka telah kehilangan akal dan hati nurani mereka. Mereka sangat antusias dengan manipulasi politik dan penyalahgunaan sanksi hingga tingkat yang histeris," tukas Xu.Baca juga: Dianggap Sebar 'Hoaks' Soal Xinjiang, China Sanksi Anggota Parlemen Inggris

Seperti diketahui, H&M, Burberry, Nike dan Adidas dan sejumlah merek Barat lainnya telah terkena boikot konsumen di China atas komentar tentang sumber kapas mereka di Xinjiang.



Boikot diawali setelah pernyataan H&M pada tahun 2020 lalu, yang mengumumkan tidak akan lagi mengambil kapas dari Xinjiang mulai tersebar di media sosial di China pada pekan lalu.

H&M menyatakan, pada saat itu keputusan dikeluarkan karena kesulitan melakukan uji tuntas yang kredibel di wilayah tersebut dan setelah media dan kelompok HAM melaporkan praktek kerja paksa di Xinjiang, tuduhan yang berulang kali dibantah oleh Beijing.

Keretakan yang tumbuh terjadi ketika Amerika Serikat (AS) dan pemerintah Barat lainnya meningkatkan tekanan terhadap China atas dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang.
(esn)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top