Dianggap Sebar 'Hoaks' Soal Xinjiang, China Sanksi Anggota Parlemen Inggris

BEIJING - China menjatuhkan sanksi kepada organisasi dan individu asal Inggris atas apa yang disebutnya sebagai "kebohongan dan disinformasi" tentang Xinjiang . Sanksi ini dijatuhkan beberapa hari setelah Inggris menjatuhkan sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia di wilayah barat China.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China memberikan sanksi kepada empat entitas dan sembilan individu, termasuk anggota parlemen seperti mantan pemimpin Partai Konservatif Iain Duncan Smith dan Komisi Hak Asasi Manusia Partai Konservatif. Dalam sebuah pernyataan, mereka yang dijatuhkan sanksi dianggap dengan jahat menyebarkan kebohongan dan disinformasi.

Dengan dijatuhkannya sanksi tersebut, Kemlu China mengatakan, individu dan anggota keluarganya dilarang memasuk wilayah China. Sanksi juga melarang warga dan institusi China berbisnis dengan mereka.

Langkah tersebut merupakan pembalasan atas serangkaian sanksi terkoordinasi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE), Inggris dan Kanada terhadap Beijing atas apa yang mereka katakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Muslim Uighur di Xinjiang. Beijing juga telah menerapkan sanksi pembalasan terhadap UE.



"China dengan tegas bertekad untuk menjaga kedaulatan nasionalnya, kepentingan keamanan dan pembangunannya, dan memperingatkan pihak Inggris untuk tidak melangkah lebih jauh ke jalan yang salah," kata Kemlu China.

"Jika tidak, China akan dengan tegas membuat reaksi lebih lanjut," sambungnya seperti dikutip dari Reuters, Jumat (26/3/2021).

Kedutaan Inggris di China tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

“Merupakan tugas kami untuk menyerukan pelanggaran hak asasi manusia oleh Pemerintah China di #HongKong & genosida #Uighur,” kata Iain Duncan Smith, salah satu anggota parlemen yang diberi sanksi oleh China pada hari Jumat, di Twitter.



"Jika itu membuat saya marah China, saya akan memakai lencana kehormatan itu," sambungnya.

Aktivis dan pakar hak asasi PBB mengatakan setidaknya 1 juta Muslim telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang. Para aktivis dan beberapa politisi Barat menuduh China menggunakan penyiksaan, kerja paksa, dan sterilisasi. China telah berulang kali membantah semua tuduhan pelecehan itu dan mengatakan kamp-kampnya menawarkan pelatihan kejuruan dan diperlukan untuk melawan ekstremisme.

“Tampaknya saya mendapat sanksi dari pemerintah RRC (China) karena mengungkapkan kebenaran tentang tragedi #Uighur di #Xinjiang, dan karena memiliki hati nurani,” kata Jo Smith Finley, pakar Uighur di Universitas Newcastle, di Twitter.

“Baiklah, biarlah. Saya tidak menyesal telah berbicara, dan saya tidak akan dibungkam," ia menambahkan.