Arab Saudi dan Kuwait Kutuk Pelanggaran Israel di Dewan HAM PBB
loading...
Pasukan Israel menghancurkan rumah keluarga Palestina di Hebron, Tepi Barat, 3 Februari 2021. Foto/Anadolu
A
A
A
RIYADH - Arab Saudi mengutuk ekspansi permukiman Israel di Tepi Barat. Kuwait meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta pertanggungjawaban Israel atas penderitaan rakyat Palestina.
Dalam pidato sesi ke-46 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, perwakilan tetap Arab Saudi Abdulaziz Al-Wasil mengatakan, "Butir ketujuh adalah butir utama dalam agenda Dewan Hak Asasi Manusia, dan kerajaan tidak akan pernah menerima marginalisasi item ini."
Item ketujuh menjelaskan secara rinci tentang pelanggaran pendudukan Israel di Palestina, dan menyerukan agar hal itu dimintai pertanggungjawaban.
Arab Saudi menyatakan penyesalannya atas berlanjutnya boikot oleh beberapa negara dari Pasal Tujuh.
Al-Wasil menekankan pentingnya perjuangan Palestina dan membela hak-hak sah rakyat Palestina dan mengikuti prakarsa perdamaian Arab yang diusulkan Saudi dan diadopsi negara-negara Arab pada 2002, yang menegaskan hak Palestina atas satu negara merdeka sesuai perbatasan 1967 dengan Yerusalem sebagai ibukotanya, kembalinya para pengungsi, dan penarikan pendudukan Israel dari Dataran Tinggi Golan Arab Suriah.
Lihat infografis: Pertemuan Amerika Serikat-China di Alaska Berlangsung Panas
Dia menekankan kerajaan terus mendukung perjuangan Palestina, di semua tingkat politik dan ekonomi. "Dukungan penuh bagi segala kemungkinan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di Palestina yang diduduki," tegas dia.
Sementara itu, Kuwait meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa mengaktifkan mekanisme hukum untuk memastikan Israel bertanggung jawab atas pelanggaran berkelanjutan terhadap hak-hak rakyat Palestina, dan mencegah Israel dari kekebalan hukum.
Dalam pidato sesi ke-46 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, perwakilan tetap Arab Saudi Abdulaziz Al-Wasil mengatakan, "Butir ketujuh adalah butir utama dalam agenda Dewan Hak Asasi Manusia, dan kerajaan tidak akan pernah menerima marginalisasi item ini."
Item ketujuh menjelaskan secara rinci tentang pelanggaran pendudukan Israel di Palestina, dan menyerukan agar hal itu dimintai pertanggungjawaban.
Arab Saudi menyatakan penyesalannya atas berlanjutnya boikot oleh beberapa negara dari Pasal Tujuh.
Al-Wasil menekankan pentingnya perjuangan Palestina dan membela hak-hak sah rakyat Palestina dan mengikuti prakarsa perdamaian Arab yang diusulkan Saudi dan diadopsi negara-negara Arab pada 2002, yang menegaskan hak Palestina atas satu negara merdeka sesuai perbatasan 1967 dengan Yerusalem sebagai ibukotanya, kembalinya para pengungsi, dan penarikan pendudukan Israel dari Dataran Tinggi Golan Arab Suriah.
Lihat infografis: Pertemuan Amerika Serikat-China di Alaska Berlangsung Panas
Dia menekankan kerajaan terus mendukung perjuangan Palestina, di semua tingkat politik dan ekonomi. "Dukungan penuh bagi segala kemungkinan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di Palestina yang diduduki," tegas dia.
Sementara itu, Kuwait meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa mengaktifkan mekanisme hukum untuk memastikan Israel bertanggung jawab atas pelanggaran berkelanjutan terhadap hak-hak rakyat Palestina, dan mencegah Israel dari kekebalan hukum.
Explore More