Pernah Nyimeng Alias Isap Ganja, 5 Staf Presiden Biden Dipecat

WASHINGTON - Lima staf Administrasi Joe Biden dipecat karena pernah mengisap ganja atau dikenal dengan istilah nyimeng. Meski dipecat, tindakan lima karyawan itu mungkin saja tidak melanggar undang-undang karena penggunaan ganja sudah dilegalkan di banyak negara bagian di AS.

Lima staf yang dipecat itu belum lama bergabung dengan Gedung Putih. Gedung Putih membenarkan bahwa penggunaan ganja di masa lalu sebagai alasan pemecatan mereka, karena ada perubahan pada kebijakan yang melarang pengguna narkoba untuk bekerja di Gedung Putih.



"Gedung Putih telah bekerja sama dengan layanan keamanan untuk memperbarui kebijakan guna memastikan bahwa penggunaan ganja di masa lalu tidak secara otomatis mendiskualifikasi staf untuk bertugas di Gedung Putih," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki di Twitter, Sabtu (20/3/2021).

“Akibatnya, lebih banyak orang akan melayani di masa lalu yang tidak memiliki tingkat penggunaan narkoba yang sama baru-baru ini. Intinya begini: dari ratusan orang yang dipekerjakan, hanya lima orang yang mulai bekerja di Gedung Putih tidak lagi dipekerjakan karena kebijakan ini," ujar Psaki.

Menurut laporan NBC News dari akhir bulan lalu yang dibagikan oleh Psaki, Administrasi Biden sedang berjuang untuk mengisi posisi kunci di Gedung Putih karena prevalensi penggunaan ganja untuk rekreasi.

Ganja legal di 15 negara bagian, serta District of Columbia (DC), tempat Gedung Putih berada, tetapi belum legal secara federal.

Penggunaan ganja didekriminalisasi di 16 negara bagian lainnya, sementara di beberapa negara bagian lain hanya legal untuk penggunaan medis, terkadang dengan pembatasan dalam bentuk tertentu.



Hanya Idaho dan Nebraska yang tidak mengizinkan penggunaan ganja legal apa pun, tetapi di Nebraska, penggunaan ganja didekriminalisasi untuk pelanggar pertama.

Penggunaan narkoba di masa lalu dapat mencegah orang mendapatkan izin keamanan "Top Secret" yang mereka butuhkan untuk bekerja di beberapa posisi di Gedung Putih.

Perubahan kebijakan memungkinkan pengabaian diberikan berdasarkan kasus per kasus untuk orang-orang dengan ikatan "terbatas" dengan narkoba tersebut—yang akan bekerja di posisi yang pada akhirnya tidak memerlukan izin tersebut.