Biden: Sulit Penuhi Target 1 Mei untuk Tarik Pasukan dari Afghanistan

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengakui "sulit" baginya memenuhi tenggat waktu 1 Mei untuk menarik pasukan terakhir dari Afghanistan dan mengakhiri perang terpanjang Amerika.

Komentar Biden kepada ABC News adalah yang paling terbuka sampai saat ini tentang tenggat waktu yang ditetapkan dalam kesepakatan dengan Taliban di era mantan Presiden Donald Trump pada Februari 2020.

Wawancaranya ditayangkan sehari sebelum delegasi Rusia, China, Amerika Serikat, Pakistan, pejabat tinggi Afghanistan dan pemimpin oposisi serta negosiator Taliban bertemu di Moskow dalam upaya memulai pembicaraan damai yang menemui jalan buntu.



Beberapa pejabat AS dan banyak pakar khawatir jika pasukan internasional yang dipimpin AS pergi sebelum kesepakatan damai tercapai, Afghanistan dapat terjerumus ke dalam perang saudara baru, memberi al Qaeda tempat perlindungan baru.



"Saya sedang dalam proses membuat keputusan itu sekarang, kapan mereka akan pergi," ujar Biden tentang 2.500 tentara AS terakhir di Afghanistan.

Lihat infografis: Negara-negara Ini Tunda Penggunaan Vaksin AstraZeneca

"Itu bisa saja terjadi, tapi itu sulit," papar dia.

Biden mengatakan kesepakatan Trump tidak "dinegosiasikan dengan sangat solid". Meski begitu, Biden tetap mempertahankan jabatan utusan perdamaian Zalmay Khalilzad, diplomat veteran AS yang sebelumnya bekerja untuk Trump.

Taliban telah memperingatkan pihaknya dapat melanjutkan serangan terhadap pasukan internasional yang dipimpin AS jika Biden meleset dari tenggat waktu.

Kesepakatan 2020 menyatakan penarikan AS berbasis kondisi bertahap.

Trump memerintahkannya negosiasi dilanjutkan meskipun terjadi lonjakan kekerasan yang sebagian besar dilakukan Taliban.

Taliban membantah bahwa para pejuang al Qaeda tetap berada di Afghanistan, di mana para pemberontak memberikan tempat perlindungan bagi para ekstremis Islam ketika mereka merencanakan serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat.

Taliban menyangkal tanggung jawab atas kekerasan yang meningkat.

Saat menjabat, Biden memerintahkan peninjauan kesepakatan 2020 tersebut.

Tetapi dalam mempertahankan Khalilzad, Biden mengadopsi sebagian besar kesepakatan perdamaian yang diusulkan yang dirancang pada akhir pemerintahan Trump.

Usulan itu mendesak residen Afghanistan yang didukung AS, Ashraf Ghani untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sementara, yang setengah anggotanya akan dipilih Taliban.

Ghani berulang kali menolak untuk menyingkir, dengan mengatakan pemilihan harus memutuskan perubahan dalam pemerintahan.

Taliban menolak pemilu umum demokratis dan gencatan senjata nasional yang diminta oleh proposal AS.