Dubes Myanmar di PBB Desak Dunia Perkuat Tekanan pada Junta Militer

NEW YORK - Duta Besar Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun telah mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan tekanan pada junta militer. Dia juga bersumpah untuk terus melawan junta selama dia bisa.

Dia mengucapkan terima kasih kepada Dewan Keamanan (DK) PBB karena telah mengeluarkan pernyataan untuk mengutuk kekerasan terhadap para pengunjuk rasa. Pernyataan, yang dikeluarkan tengah pekan lalu, disetujui dengan suara bulat oleh semua 15 anggota DK PBB.

“Pada saat yang sama, unsur-unsur yang terkandung dalam pernyataan tidak sesuai dengan harapan kami.Jadi, kami (ingin), sangat ingin mendapat pernyataan yang lebih kuat dari DK PBB dan tindakan yang lebih kuat dari DK," ujarnya.

“Itulah yang sangat diinginkan oleh rakyat Myanmar. Kami membutuhkan perlindungan dari komunitas internasional,” sambungnya, seperti dilansir Channel News Asia pada Minggu (14/3/2021).

Dia menuturkan, bahwa kaum muda adalah masa depan Myanmar dan perlu dilindungi. “Jika kami tidak bisa melakukannya sendiri, kami perlu mendapatkan bantuan dari komunitas internasional,” katanya.

Kyaw Moe Tun mengatakan, dia menghormati posisi berbeda dari negara anggota PBB dan anggota DK PBB. "Mereka punya posisi (sendiri), mereka punya pendirian sendiri, jadi kita perlu menghormati mereka," ungkapnya.

Jika tidak ada resolusi dari dewan keamanan, salah satu alternatif, kata Kyaw Moe Tun, adalah membentuk koalisi negara-negara yang berpikiran sama untuk memotong aliran keuangan ke militer Myanmar, yang akan membantu menempatkan junta dalam "posisi yang sulit".

Diplomat senior Myamnar itu mengatakan, bahwa langkah-langkah untuk memberikan tekanan finansial pada junta harus tepat sasaran.

“Tolong buat efek limpahan seminimal mungkin pada orang-orang Myanmar. Itulah intinya. Ini sangat penting bagi negara," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, dia menegaskan bahwa dia akan terus melawan junta militer selama dia mampu. Dia juga mengaku bahwa sudah memprediksi bahwa junta militer akan mengambil tindakan terhadap dirinya, pasca dia mengeluaran pernyataan pertama soal kudeta pada 26 Februari lalu.

“Sejak awal, saya sudah memutuskan (bahwa) saya akan melawan rezim militer selama saya bisa dan sampai akhir kudeta militer. Ini resolusi saya, ini keinginan saya, untuk rakyat Myanmar. Jadi saya akan terus melakukannya sebagai perwakilan tetap Myanmar di sini di New York," tukasnya.