China, Rusia, Korut, dan Iran Bentuk Koalisi di PBB
Jum'at, 12 Maret 2021 - 08:21 WIB
loading...
Setidaknya 16 negara, termasuk China, Rusia, Korut, dan Iran membentuk koalisi Kelompok Teman di PBB. Foto/Code Blue Campaign
A
A
A
NEW YORK - China , Rusia , Korea Utara (Korut), Iran , dan sejumlah negara lainnya mencari dukungan untuk koalisi guna mempertahankan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan menentang penggunanaan atau ancaman kekerasan dan sanksi sepihak. Hal itu terungkap dalam surat yang dilihat oleh Reuters.
Langkah 16 negara dan Palestina untuk membentuk kelompok semacam itu terjadi ketika pemerintahan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden meningkatkan keterlibatan multilateral dan sekutunya, berkebalikkan dengan pendekatan sepihak yang disukai mantan Presiden Donald Trump saat ia fokus pada kebijakan "America First".
Biden juga berjanji untuk menghadapi China di Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana Beijing telah mendorong pengaruh global yang lebih besar sebagai tantangan bagi kepemimpinan tradisional AS.
"Multilateralisme saat ini berada di bawah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang, pada gilirannya, mengancam perdamaian dan keamanan global," bunyi pernyataan sebuah catatan konsep untuk "Kelompok Teman dalam Mempertahankan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa," yang dilihat oleh Reuters, Jumat (12/3/2021).
Catatan konsep tersebut mengatakan: "Dunia sedang melihat resor yang berkembang menuju unilateralisme, yang ditandai dengan tindakan isolasionis dan sewenang-wenang, termasuk penerapan tindakan koersif sepihak atau penarikan diri dari perjanjian penting dan lembaga multilateral, serta dengan upaya untuk merusak upaya kritis untuk menangani. tantangan umum dan global."
Anggota pendiri lainnya adalah Aljazair, Angola, Belarus, Bolivia, Kamboja, Kuba, Eritrea, Laos, Nikaragua, Saint Vincent dan Grenadines, Suriah dan Venezuela.
Baca juga: Dewan Keamanan PBB Kutuk Kekerasan Terhadap Demonstran di Myanmar
Namun, seorang diplomat senior Eropa, yang berbicara tanpa menyebut nama, menjawab: "Yang disebut teman ini adalah orang-orang yang paling banyak melanggar piagam. Mungkin mereka harus mulai dengan menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di negara mereka sendiri."
Di bawah Trump, Washington mengumumkan rencana untuk mundur dari Organisasi Kesehatan Dunia, menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB, badan budaya PBB UNESCO, kesepakatan perubahan iklim global, dan kesepakatan nuklir Iran.
Tetapi Biden, yang menjabat pada Januari, membatalkan penarikan diri dari WHO, mengembalikan Amerika Serikat ke perjanjian iklim, kembali terlibat dengan Dewan Hak Asasi Manusia yang berbasis di Jenewa dan berusaha untuk masuk kembali ke kesepakatan nuklir internasional.
Baca juga: AS Berencana Kembali Jadi Anggota Dewan HAM PBB untuk 'Lindungi' Israel
Langkah 16 negara dan Palestina untuk membentuk kelompok semacam itu terjadi ketika pemerintahan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden meningkatkan keterlibatan multilateral dan sekutunya, berkebalikkan dengan pendekatan sepihak yang disukai mantan Presiden Donald Trump saat ia fokus pada kebijakan "America First".
Biden juga berjanji untuk menghadapi China di Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana Beijing telah mendorong pengaruh global yang lebih besar sebagai tantangan bagi kepemimpinan tradisional AS.
"Multilateralisme saat ini berada di bawah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang, pada gilirannya, mengancam perdamaian dan keamanan global," bunyi pernyataan sebuah catatan konsep untuk "Kelompok Teman dalam Mempertahankan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa," yang dilihat oleh Reuters, Jumat (12/3/2021).
Catatan konsep tersebut mengatakan: "Dunia sedang melihat resor yang berkembang menuju unilateralisme, yang ditandai dengan tindakan isolasionis dan sewenang-wenang, termasuk penerapan tindakan koersif sepihak atau penarikan diri dari perjanjian penting dan lembaga multilateral, serta dengan upaya untuk merusak upaya kritis untuk menangani. tantangan umum dan global."
Anggota pendiri lainnya adalah Aljazair, Angola, Belarus, Bolivia, Kamboja, Kuba, Eritrea, Laos, Nikaragua, Saint Vincent dan Grenadines, Suriah dan Venezuela.
Baca juga: Dewan Keamanan PBB Kutuk Kekerasan Terhadap Demonstran di Myanmar
Namun, seorang diplomat senior Eropa, yang berbicara tanpa menyebut nama, menjawab: "Yang disebut teman ini adalah orang-orang yang paling banyak melanggar piagam. Mungkin mereka harus mulai dengan menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di negara mereka sendiri."
Di bawah Trump, Washington mengumumkan rencana untuk mundur dari Organisasi Kesehatan Dunia, menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB, badan budaya PBB UNESCO, kesepakatan perubahan iklim global, dan kesepakatan nuklir Iran.
Tetapi Biden, yang menjabat pada Januari, membatalkan penarikan diri dari WHO, mengembalikan Amerika Serikat ke perjanjian iklim, kembali terlibat dengan Dewan Hak Asasi Manusia yang berbasis di Jenewa dan berusaha untuk masuk kembali ke kesepakatan nuklir internasional.
Baca juga: AS Berencana Kembali Jadi Anggota Dewan HAM PBB untuk 'Lindungi' Israel
(ian)
Lihat Juga :
