Trump Pecat Inspektur Jenderal yang Selidiki Penjualan Senjata ke Saudi
Selasa, 19 Mei 2020 - 11:16 WIB
loading...
Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Steve Linick, dipecat Presiden Donald Trump. Foto/REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
A
A
A
WASHINGTON - Presiden Donald John Trump memecat seorang Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pada Jumat lalu. Belakang diketahui, inspektur itu sedang menyelidiki upaya Trump untuk menjual senjata Amerika kepada Arab Saudi tanpa persetujuan Kongres.
Ketua Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Amerika, Eliot Engel, mengungkap kejanggalan di balik pemecatan inspektur jenderal bernama Steve Linick tersebut.
Menurut Engel, keputusan Trump memecat Linick merupakan arahan secara tidak langsung dari Menteri Luar Negeri Michael Pompeo dan istrinya.
"Kantor (Linick) sedang menyelidiki—atas permintaan saya—deklarasi palsu Trump tentang keadaan darurat sehingga dia dapat mengirim senjata ke Arab Saudi," kata Engel, yang merupakan politisi Partai Demokrat, dalam sebuah pernyataan kepada Politico yang dilansir Selasa (19/5/2020).
"Kami belum memiliki gambaran lengkapnya, tetapi meresahkan bahwa Menlu Pompeo ingin Linick mendorong sebelum pekerjaan ini dapat diselesaikan."
Panel yang dipimpin Engel dengan cepat meluncurkan penyelidikan terkait pemecatan Linick selama akhir pekan bersama Senator New Jersey; Bob Menendez, politisi top Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri Senat.
Para anggota Parlemen telah menuntut agar Gedung Putih, Departemen Luar Negeri, dan Kantor Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri menyerahkan semua dokumen terkait pemecatan Linick pada hari Jumat.
Keputusan Trump untuk memecat Linick langsung memicu tuduhan dari Demokrat bahwa presiden berusaha untuk menghapus akuntabilitas dan melanjutkan pembersihan inspektur jenderal independen yang dipandang sebagai pejabat yang tidak cukup loyal kepadanya. (Baca: Pakar: Ekonomi Jatuh, Era Arab Saudi Berduit Berakhir )
Seorang ajudan Kongres mengatakan pejabat Departemen Luar Negeri baru-baru ini diberitahu tentang kesimpulan Linick dalam penyelidikannya perihal penjualan senjata ke Saudi, dan bahwa Pompeo menolak untuk duduk wawancara dengan Kantor Inspektur Jenderal. Para pejabat Departemen Luar Negeri belum bersedia berkomentar atas laporan ini.
Presiden Trump berada di bawah pengawasan ketat tahun lalu karena menyatakan darurat nasional untuk menjual senjata kepada Kerajaan Arab Saudi, suatu langkah yang dimaksudkan untuk menghindari persetujuan dari Kongres yang berkantor di Capitol Hill.
Undang-undang saat ini mewajibkan cabang eksekutif untuk secara resmi memberi tahu Kongres tentang niat menjual senjata ke negara asing, di mana DPR (Parlemen) dan Senat memiliki waktu 30 hari untuk memilih untuk menghentikan penjualan.
“(Apa) pembenaran hukum untuk keadaan darurat ini? Karena tidak ada keadaan darurat pada akhir hari yang dapat dibenarkan untuk penjualan senjata, tetapi menghindari peran Kongres dalam menasihati dan menyetujui penjualan senjata ke negara-negara asing jelas merupakan hasil dari apa yang dilakukan oleh sekretaris negara," Kata Menendez pada hari Senin di MSNBC.
Senator itu kemudian memperkenalkan rancangan undang-undang yang akan memungkinkan Kongres untuk meninjau pencopotan seorang inspektur jenderal.
Pada saat Trump menyamapaikan deklarasi darurat nasional, sangat tidak mungkin bahwa Kongres akan menyetujui penjualan senjata baru ke Riyadh senilai miliaran dolar setelah pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi. Pembunuhan oleh para agen nakal intelijen Saudi itu telah mendorong para anggota parlemen mendesak administrasi Trump agar menjatuhkan hukuman ketat pada pemerintah Saudi.
Para anggota Parlemen telah mewaspadai hubungan AS dan Saudi di tengah partisipasi berkelanjutan Riyadh dalam perang saudara Yaman yang menghancurkan. AS telah mendukung upaya Saudi, dan Trump pada tahun lalu memveto resolusi "War Powers" yang dimaksudkan untuk menarik dukungan AS untuk Koalisi Arab yang dipimpin Saudi.
Trump pada hari Senin menegaskan kembali bahwa Pompeo meminta dia memecat Linick. "Kebetulan itu sangat politis, suka atau tidak. Dan banyak dari orang-orang ini adalah janji Obama. Jadi saya baru saja menyingkirkannya," kata Trump.
Ketua Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Amerika, Eliot Engel, mengungkap kejanggalan di balik pemecatan inspektur jenderal bernama Steve Linick tersebut.
Menurut Engel, keputusan Trump memecat Linick merupakan arahan secara tidak langsung dari Menteri Luar Negeri Michael Pompeo dan istrinya.
"Kantor (Linick) sedang menyelidiki—atas permintaan saya—deklarasi palsu Trump tentang keadaan darurat sehingga dia dapat mengirim senjata ke Arab Saudi," kata Engel, yang merupakan politisi Partai Demokrat, dalam sebuah pernyataan kepada Politico yang dilansir Selasa (19/5/2020).
"Kami belum memiliki gambaran lengkapnya, tetapi meresahkan bahwa Menlu Pompeo ingin Linick mendorong sebelum pekerjaan ini dapat diselesaikan."
Panel yang dipimpin Engel dengan cepat meluncurkan penyelidikan terkait pemecatan Linick selama akhir pekan bersama Senator New Jersey; Bob Menendez, politisi top Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri Senat.
Para anggota Parlemen telah menuntut agar Gedung Putih, Departemen Luar Negeri, dan Kantor Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri menyerahkan semua dokumen terkait pemecatan Linick pada hari Jumat.
Keputusan Trump untuk memecat Linick langsung memicu tuduhan dari Demokrat bahwa presiden berusaha untuk menghapus akuntabilitas dan melanjutkan pembersihan inspektur jenderal independen yang dipandang sebagai pejabat yang tidak cukup loyal kepadanya. (Baca: Pakar: Ekonomi Jatuh, Era Arab Saudi Berduit Berakhir )
Seorang ajudan Kongres mengatakan pejabat Departemen Luar Negeri baru-baru ini diberitahu tentang kesimpulan Linick dalam penyelidikannya perihal penjualan senjata ke Saudi, dan bahwa Pompeo menolak untuk duduk wawancara dengan Kantor Inspektur Jenderal. Para pejabat Departemen Luar Negeri belum bersedia berkomentar atas laporan ini.
Presiden Trump berada di bawah pengawasan ketat tahun lalu karena menyatakan darurat nasional untuk menjual senjata kepada Kerajaan Arab Saudi, suatu langkah yang dimaksudkan untuk menghindari persetujuan dari Kongres yang berkantor di Capitol Hill.
Undang-undang saat ini mewajibkan cabang eksekutif untuk secara resmi memberi tahu Kongres tentang niat menjual senjata ke negara asing, di mana DPR (Parlemen) dan Senat memiliki waktu 30 hari untuk memilih untuk menghentikan penjualan.
“(Apa) pembenaran hukum untuk keadaan darurat ini? Karena tidak ada keadaan darurat pada akhir hari yang dapat dibenarkan untuk penjualan senjata, tetapi menghindari peran Kongres dalam menasihati dan menyetujui penjualan senjata ke negara-negara asing jelas merupakan hasil dari apa yang dilakukan oleh sekretaris negara," Kata Menendez pada hari Senin di MSNBC.
Senator itu kemudian memperkenalkan rancangan undang-undang yang akan memungkinkan Kongres untuk meninjau pencopotan seorang inspektur jenderal.
Pada saat Trump menyamapaikan deklarasi darurat nasional, sangat tidak mungkin bahwa Kongres akan menyetujui penjualan senjata baru ke Riyadh senilai miliaran dolar setelah pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi. Pembunuhan oleh para agen nakal intelijen Saudi itu telah mendorong para anggota parlemen mendesak administrasi Trump agar menjatuhkan hukuman ketat pada pemerintah Saudi.
Para anggota Parlemen telah mewaspadai hubungan AS dan Saudi di tengah partisipasi berkelanjutan Riyadh dalam perang saudara Yaman yang menghancurkan. AS telah mendukung upaya Saudi, dan Trump pada tahun lalu memveto resolusi "War Powers" yang dimaksudkan untuk menarik dukungan AS untuk Koalisi Arab yang dipimpin Saudi.
Trump pada hari Senin menegaskan kembali bahwa Pompeo meminta dia memecat Linick. "Kebetulan itu sangat politis, suka atau tidak. Dan banyak dari orang-orang ini adalah janji Obama. Jadi saya baru saja menyingkirkannya," kata Trump.
(min)
Lihat Juga :
