Meski Dikritik UEA, AS Tolak Cabut UU Sanksi pada Suriah

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mengatakan mereka tidak akan melonggarkan tekanan terhadap pemerintah Suriah. Ini adalah respon atas kritik yang dilontarkan Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) , Sheikh Abdullah bin Zayed terhadap Caesar Act.

Caesar Act dibentuk oleh pemerintahan Donald Trump untuk mencegah entitas atau negara asing mengambil bagian dalam rencana rekonstruksi Presiden Suriah, Bashar al-Assad.

Sanksi ini sendiri ditujukan untuk memaksa Assad mematuhi resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB, khususnya Resolusi 2254, yang menyerukan transisi politik untuk mengakhiri perang selama bertahun-tahun.

"Kami berkomitmen untuk bekerja dengan sekutu, mitra, dan PBB untuk memastikan bahwa solusi politik yang tahan lama tetap dalam jangkauan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu (10/3/2021).

"Sangat penting bagi rezim dan pendukung Assad untuk terlibat secara serius dalam dialog politik dan memungkinkan bantuan kemanusiaan menjangkau komunitas yang membutuhkan untuk mencapai akhir yang berkelanjutan dari penderitaan rakyat Suriah," sambungnya.

Sebelumnya, Sheikh Abdullah mengatakan Caesar Act merupakan hambatan terbesar saat ini dalam upaya membangun kembali Suriah.

"Mempertahankan Caesar Act seperti sekarang ini membuat jalan ini sangat sulit bagi kita sebagai bangsa dan sektor swasta. Tantangan terbesar yang dihadapi dalam hal koordinasi dan bekerja dengan Suriah saat ini adalah Caesar Act,” ujarnya.