AS Keukeuh Masukkan China dalam Perjanjian Kontrol Senjata Baru

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo, mengatakan kepada rekanya dari Rusia Sergei Lavrov bahwa setiap pembicaraan kontrol senjata di masa depan harus mencakup China. Demikian pernyataan Departemen Luar Negeri AS.

"Pompeo menekankan dalam panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov bahwa setiap pembicaraan kontrol senjata di masa depan harus didasarkan pada visi Presiden (Donald) Trump untuk perjanjian kontrol senjata trilateral yang mencakup baik Rusia dan China," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Morgan Ortagus di sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (18/4/2020).

Ortagus mengatakan pernyataan Pompeo datang ketika dia dan Lavrov membahas langkah selanjutnya dalam Dialog Keamanan Strategis bilateral, dengan mempertimbangkan pandemi COVID-19.

Ortagus mengatakan Pompeo juga membahas masalah-masalah bilateral dengan Lavrov, termasuk penahanan warga negara AS. Dia tidak merinci jumlah atau identitas orang Amerika yang ditahan di Rusia.

Cina, yang diperkirakan memiliki 300 senjata nuklir jauh lebih kecil daripada Rusia dan Amerika Serikat, telah menolak perundingan semacam itu.

Trump tahun lalu mengusulkan bahwa AS, Rusia dan China menegosiasikan perjanjian baru untuk menggantikan perjanjian START Baru 2010 yang memotong hulu ledak nuklir AS dan Rusia serta pembom serta rudal darat dan kapal selam ke level terendah dalam sedekade.

START baru akan berakhir pada Februari mendatang kecuali para pihak sepakat untuk memperpanjangnya hingga lima tahun. Rusia mengatakan akan bersedia untuk memperpanjang perjanjian itu, tetapi pemerintahan Trump telah menolak untuk menyatakan posisi.

Kementerian luar negeri Rusia mengatakan Lavrov telah menegaskan kembali proposal Rusia untuk memperpanjang perjanjian START, yang akan berakhir pada Februari 2021, dalam pembicaraannya dengan Pompeo.

"(Atas panggilan) digarisbawahi bahwa Rusia siap untuk bekerja pada kemungkinan perjanjian senjata nuklir baru, tetapi bahwa akan penting untuk mempertahankan perjanjian START sementara persiapan sedang berlangsung," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

Pejabat administrasi AS berpendapat bahwa China harus dibawa ke pakta kontrol senjata baru karena ancaman persenjataan nuklirnya, yang sedang menjalani program modernisasi.

Akan tetapi, para pakar pengendalian senjata telah menggambarkan proposal Trump untuk memasukkan China dalam perjanjian baru sebagai strategi "pil racun" untuk membunuh perjanjian START Baru dan mengakhiri pengekangan pada penyebaran senjata nuklir AS.