Pendukung Kudeta Militer Myanmar Mengamuk, Serang Penentang di Yangon

Facebook mengatakan bahwa karena risiko yang terlihat dari "kekerasan mematikan" yang terlihat sejak kudeta, Facebook melarang militer Myanmar menggunakan platform Facebook dan Instagram-nya.

Juru bicara dewan militer yang berkuasa tidak menanggapi panggilan telepon yang meminta komentar.

Panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan pihak berwenang menggunakan kekuatan minimal. Namun demikian tiga pengunjuk rasa dan satu polisi tewas dalam kekerasan.

Amerika Serikat (AS), Inggris, dan lainnya telah menyerukan pembebasan Suu Kyi dan pemulihan demokrasi serta telah memberlakukan sanksi terbatas yang ditujukan kepada anggota junta dan jaringan bisnisnya.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Inggris mengatakan hendak memberikan sanksi kepada enam tokoh militer lainnya, menambah 19 yang terdaftar sebelumnya dan termasuk Min Aung Hlaing.

Kementerian Perdagangan Inggris akan bekerja memastikan bisnis Inggris tidak berurusan dengan perusahaan milik militer Myanmar.

“Paket tindakan hari ini mengirimkan pesan yang jelas kepada rezim militer di Myanmar bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia akan dimintai pertanggungjawaban, dan pihak berwenang harus menyerahkan kembali kendali kepada pemerintah yang dipilih oleh rakyat Myanmar,” ungkap Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Dominic Raab.

Kelompok hak asasi mengatakan hingga Rabu (24/2), sebanyak 728 orang telah ditangkap, dituntut atau dijatuhi hukuman sehubungan dengan protes pro-demokrasi.

Militer mengatakan penggulingan pemerintahan sesuai dengan konstitusi setelah gugatan kecurangan pemilu 8 November, yang dilakukan partai Suu Kyi, telah diabaikan. Komisi pemilu mengatakan tak ada kecurangan pemilu.