Jepang Dilaporkan akan Hentikan Bantuan Pembangunan untuk Myanmar

TOKYO - Jepang dilaporkan sedang menyelesaikan rencana untuk menghentikan bantuan pembangunan baru ke Myanmar. Langkah ini diambil ketika sejumlah negara Barat menjatuhkan sanksi dan mengancam tindakan lebih lanjut atas kudeta militer di negara itu.

Media Jepang, Asahi Shimbun, yang mengutip berbagai sumber pemerintah,melaporkan bahwa bahwa Tokyo akan menahan diri untuk tidak menyebut penangguhan Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) sebagai "sanksi" dan akan mencoba membujuk junta militer untuk mencapai solusi demokratis melalui dialog.

Ditanya tentang laporan tersebut, Ketua Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato mengatakan bahwa laporan itu tidak benar. Namun, dia menyatakan bahwa pemerintah Jepang tidka menutup kemungkinan untuk melakukanya.

"Mengenai bantuan ekonomi untuk Myanmar, kami akan memantau situasi dengan hati-hati tanpa prasangka dan mempertimbangkan (opsi itu)," kata Kato, seperti dilansir Channel News Asia pada Kamis (25/2/2021).

Jepang, yang telah lama menjalin hubungan dekat dengan Myanmar, telah menahan diri untuk tidak mengambil sikap keras terhadap junta, bahkan ketika kudeta 1 Februari telah memicu sanksi dan kecaman dari Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya.

Tokyo adalah donor utama bagi Myanmar dan perusahaan terbesar Jepang sangat agresif dalam mengembangkan bisnis di sana dalam beberapa tahun terakhir, melihatnya sebagai pasar perbatasan utama terakhir di Asia Tenggara.

Jepang juga khawatir mereka akan mendorong Myanmar lebih dekat ke China jika memutuskan untuk melemahkan hubungannya.