Indonesia Diprotes, Kedutaannya di Myanmar Didemo
Selasa, 23 Februari 2021 - 14:38 WIB
loading...
Massa anti-kudeta militer Myanmar demonstrasi di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon, Myanmar, Selasa (23/2/2021). Foto/Yan Naing Aung/Nikkei Asia
A
A
A
YANGON - Massa demonstran anti-kudeta militer Myanmar berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon, Selasa (23/2/2021). Massa memprotes Indonesia, yang dilaporkan mengajukan rencana pengiriman pengawas dari ASEAN untuk memantau pemilu baru yang dijanjikan junta militer .
Demonstran sejauh ini menolak pemilu baru dan tetap menuntut pemerintah terpilih dalam pemilu 8 November 2020, yakni pemerintahan Aung San Suu Kyi yang dikudeta, dipulihkan.
Baca: Demonstran Anti-Kudeta Marah, Indonesia: Keinginan Rakyat Myanmar Harus Dihormati
Pada hari Senin, Reuters melaporkan bahwa Indonesia mendorong ASEAN untuk menyetujui rencana aksi untuk merespons janji junta militer Myanmar untuk mengadakan pemilu baru. Rencana aksi itu berupa mengirim tim pengawas ASEAN untuk memastikan pemilu baru berlangsung adil dan inklusif, tetapi tidak mencari pembebasan segera dari Aung San Suu Kyi.
Lei Wah, staf kantor berusia 29 tahun yang datang ke Kedutaan Indonesia untuk memprotes, mengatakan: "Saya kesal dengan rencana itu. Kami tidak perlu mengulang pemilu. Jika kami mengadakan pemilu itu berarti kami setuju dengan junta. Pemilu sudah diadakan pada bulan November, dan kami menerimanya."
Seorang pria 32 tahun yang bekerja di pabrik tas yang ikut demo mengatakan; "Saya dan generasi yang lebih tua dari saya menderita di bawah pemerintahan militer sebelumnya—pendidikannya sangat buruk, dan kami selalu takut pada polisi. Saya tidak tidak ingin itu terjadi lagi."
Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan transisi Myanmar menuju demokrasi setelah kudeta militer bulan ini harus mengikuti keinginan rakyatnya.
Pernyataannya muncul setelah kemarahan dari pengunjuk rasa anti-kudeta dan munculnya laporan Reuters bahwa Indonesia mendorong rencana ASEAN untuk mengirim pengawas untuk memastikan junta militer mengadakan pemilu yang adil, seperti yang telah dijanjikan.
“Transisi demokrasi inklusif harus diupayakan sesuai dengan keinginan rakyat Myanmar. Jalan apa pun ke depan adalah cara untuk mencapai tujuan ini,” kata Retno dalam pesan yang dikirim ke Reuters oleh kantornya, Selasa (23/2/2021).
“Indonesia sangat prihatin dengan situasi di Myanmar dan mendukung rakyat Myanmar. Kesejahteraan dan keamanan rakyat Myanmar adalah prioritas nomor satu, ”kata Retno.
Baca juga: Media Rusia Putar Rekaman Legenda Mossad Eli Cohen Keluyuran di Damaskus
Dia meminta semua pihak untuk menahan diri untuk menghindari pertumpahan darah.
Kementerian Luar Negeri Indonesia menolak berkomentar apakah Indonesia ingin hasil pemilu 8 November dihormati, tetapi seorang juru bicara kementerian itu mencatat bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo telah memberi selamat kepada Aung San Suu Kyi atas kemenangannya pada saat itu.
Kementerian itu juga menolak mengomentari laporan Reuters tentang rencananya, yang menyerukan ASEAN untuk menengahi antara junta dan pengunjuk rasa Myanmar.
Demonstran sejauh ini menolak pemilu baru dan tetap menuntut pemerintah terpilih dalam pemilu 8 November 2020, yakni pemerintahan Aung San Suu Kyi yang dikudeta, dipulihkan.
Baca: Demonstran Anti-Kudeta Marah, Indonesia: Keinginan Rakyat Myanmar Harus Dihormati
Pada hari Senin, Reuters melaporkan bahwa Indonesia mendorong ASEAN untuk menyetujui rencana aksi untuk merespons janji junta militer Myanmar untuk mengadakan pemilu baru. Rencana aksi itu berupa mengirim tim pengawas ASEAN untuk memastikan pemilu baru berlangsung adil dan inklusif, tetapi tidak mencari pembebasan segera dari Aung San Suu Kyi.
Lei Wah, staf kantor berusia 29 tahun yang datang ke Kedutaan Indonesia untuk memprotes, mengatakan: "Saya kesal dengan rencana itu. Kami tidak perlu mengulang pemilu. Jika kami mengadakan pemilu itu berarti kami setuju dengan junta. Pemilu sudah diadakan pada bulan November, dan kami menerimanya."
Seorang pria 32 tahun yang bekerja di pabrik tas yang ikut demo mengatakan; "Saya dan generasi yang lebih tua dari saya menderita di bawah pemerintahan militer sebelumnya—pendidikannya sangat buruk, dan kami selalu takut pada polisi. Saya tidak tidak ingin itu terjadi lagi."
Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan transisi Myanmar menuju demokrasi setelah kudeta militer bulan ini harus mengikuti keinginan rakyatnya.
Pernyataannya muncul setelah kemarahan dari pengunjuk rasa anti-kudeta dan munculnya laporan Reuters bahwa Indonesia mendorong rencana ASEAN untuk mengirim pengawas untuk memastikan junta militer mengadakan pemilu yang adil, seperti yang telah dijanjikan.
“Transisi demokrasi inklusif harus diupayakan sesuai dengan keinginan rakyat Myanmar. Jalan apa pun ke depan adalah cara untuk mencapai tujuan ini,” kata Retno dalam pesan yang dikirim ke Reuters oleh kantornya, Selasa (23/2/2021).
“Indonesia sangat prihatin dengan situasi di Myanmar dan mendukung rakyat Myanmar. Kesejahteraan dan keamanan rakyat Myanmar adalah prioritas nomor satu, ”kata Retno.
Baca juga: Media Rusia Putar Rekaman Legenda Mossad Eli Cohen Keluyuran di Damaskus
Dia meminta semua pihak untuk menahan diri untuk menghindari pertumpahan darah.
Kementerian Luar Negeri Indonesia menolak berkomentar apakah Indonesia ingin hasil pemilu 8 November dihormati, tetapi seorang juru bicara kementerian itu mencatat bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo telah memberi selamat kepada Aung San Suu Kyi atas kemenangannya pada saat itu.
Kementerian itu juga menolak mengomentari laporan Reuters tentang rencananya, yang menyerukan ASEAN untuk menengahi antara junta dan pengunjuk rasa Myanmar.
(min)
Lihat Juga :
