AS: Beli S-400 Rusia, Turki Tak Konsisten dengan Komitmen sebagai Sekutu NATO

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengklaim pembelian senjata pertahanan itu tidak dapat diterima dan mengatakan tindakan yang lebih keras mungkin diperlukan untuk mencegah kerjasama pertahanan antara kedua negara.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah berulang kali menyatakan bahwa akuisisi sistem pertahanan udara S-400 adalah masalah kedaulatan Ankara, dan tidak memerlukan izin AS untuk menerima sistem baru tersebut.

"Saya tidak tahu apa yang akan Biden katakan tetapi bagaimanapun kami tidak akan meminta izin dari siapa pun," kata Erdogan sebelum pelantikan Joe Biden pada 20 Januari lalu.

Washington bersikeras bahwa Rusia diduga dapat menggunakan sistem pertahanan udara itu untuk mengumpulkan informasi tentang kemampuan canggih pesawat tempur AS. Sebaliknya, Ankara menyatakan pertahanan udara S-400 tidak akan diintegrasikan ke dalam sistem NATO dan tidak akan merusak keamanan aliansi.

Erdogan juga mengatakan sebelumnya bahwa sanksi AS terhadap negaranya atas pembelian S-400 menunjukkan rasa tidak hormat Amerika Serikat terhadap sekutu penting NATO.

Pada Desember 2020, pemerintahan Donald Trump menjatuhkan sanksi terhadap Ankara di bawah Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi (CAATSA). Pembatasan tersebut menargetkan empat afiliasi Presidensi Industri Pertahanan Turki, termasuk kepalanya, Ismail Demir.



Belakangan, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berjanji untuk melihat dampak dari sanksi yang ada dan menentukan "apakah masih ada lagi yang perlu dilakukan".

Pada Juli 2019, pemerintah AS mengumumkan bahwa mereka menghentikan partisipasi Turki dalam program F-35 atas pembelian sistem S-400. Turki awalnya bermaksud untuk membeli lebih dari 100 unit jet tempur F-35, tetapi baru membeli 30 ketika ditangguhkan dari proyek tersebut.