Rezim Erdogan Dituding 'Jual' Uighur dengan Imbalan Vaksin China
Sabtu, 06 Februari 2021 - 05:37 WIB
loading...
Rezim Erdogan dituding jual etnis Uighur dengan imbalan vaksin COVID-19 buatan China. Foto/NPR
A
A
A
ANKARA - Legislator oposisi Turki menuduh para pemimpin negara itu secara diam-diam telah menjual Muslim Uighur ke China dengan imbalan vaksin COVID-19 .
Puluhan juta botol vaksin COVID-19 buatan China yang dijanjikan belum dikirim. Sementara itu, dalam beberapa bulan terakhir, polisi Turki telah menggerebek dan menahan sekitar 50 etnis Uighur di pusat deportasi. Jumlah ini meningkat tajam dari tahun lalu.
Meskipun belum ada bukti kuat yang muncul, para legislator oposisi dan etnis Uighur khawatir jika Beijing menggunakan pengaruh vaksin untuk memenangkan pengesahan perjanjian ekstradisi. Perjanjian itu ditandatangani bertahun-tahun yang lalu tetapi tiba-tiba diratifikasi oleh China pada bulan Desember, dan dapat dihadapkan pada anggota parlemen Turki secepat bulan ini.
Ketakutan terhadap kesepakatan itu muncul ketika pengiriman pertama vaksin China ditahan selama berminggu-minggu di bulan Desember. Kala itu, para pejabat menyalahkan masalah izin.
Tetapi bahkan sekarang, Yildirim Kaya, seorang legislator dari partai oposisi utama Turki, mengatakan bahwa China hanya memberikan sepertiga dari 30 juta dosis yang dijanjikan pada akhir Januari. Turki sangat bergantung pada vaksin Sinovac China untuk mengimunisasi populasinya dari virus yang telah menginfeksi sekitar 2,5 juta dan menewaskan lebih dari 26.000 warganya.
“Penundaan seperti itu tidak normal. Kami telah membayar vaksin ini,” kata Kaya.
“Apakah China memeras Turki?” tanyanya seperti dikutip dari AP, Sabtu (6/2/2021).
Kaya mengatakan dia secara resmi bertanya kepada pemerintah Turki tentang tekanan dari China tetapi belum mendapat tanggapan.
Baca juga: AS Terganggu Kabar Wanita Muslim Diperkosa Secara Sistemis di Kamp China
Baik otoritas Turki dan China bersikeras bahwa rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi tidak dimaksudkan untuk menargetkan warga Uighur untuk dideportasi. Media pemerintah China menyebut kekhawatiran seperti itu "tercoreng," dan juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin menyangkal adanya hubungan antara vaksin dan perjanjian itu.
Puluhan juta botol vaksin COVID-19 buatan China yang dijanjikan belum dikirim. Sementara itu, dalam beberapa bulan terakhir, polisi Turki telah menggerebek dan menahan sekitar 50 etnis Uighur di pusat deportasi. Jumlah ini meningkat tajam dari tahun lalu.
Meskipun belum ada bukti kuat yang muncul, para legislator oposisi dan etnis Uighur khawatir jika Beijing menggunakan pengaruh vaksin untuk memenangkan pengesahan perjanjian ekstradisi. Perjanjian itu ditandatangani bertahun-tahun yang lalu tetapi tiba-tiba diratifikasi oleh China pada bulan Desember, dan dapat dihadapkan pada anggota parlemen Turki secepat bulan ini.
Ketakutan terhadap kesepakatan itu muncul ketika pengiriman pertama vaksin China ditahan selama berminggu-minggu di bulan Desember. Kala itu, para pejabat menyalahkan masalah izin.
Tetapi bahkan sekarang, Yildirim Kaya, seorang legislator dari partai oposisi utama Turki, mengatakan bahwa China hanya memberikan sepertiga dari 30 juta dosis yang dijanjikan pada akhir Januari. Turki sangat bergantung pada vaksin Sinovac China untuk mengimunisasi populasinya dari virus yang telah menginfeksi sekitar 2,5 juta dan menewaskan lebih dari 26.000 warganya.
“Penundaan seperti itu tidak normal. Kami telah membayar vaksin ini,” kata Kaya.
“Apakah China memeras Turki?” tanyanya seperti dikutip dari AP, Sabtu (6/2/2021).
Kaya mengatakan dia secara resmi bertanya kepada pemerintah Turki tentang tekanan dari China tetapi belum mendapat tanggapan.
Baca juga: AS Terganggu Kabar Wanita Muslim Diperkosa Secara Sistemis di Kamp China
Baik otoritas Turki dan China bersikeras bahwa rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi tidak dimaksudkan untuk menargetkan warga Uighur untuk dideportasi. Media pemerintah China menyebut kekhawatiran seperti itu "tercoreng," dan juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin menyangkal adanya hubungan antara vaksin dan perjanjian itu.
Lihat Juga :
