Khamenei Dapat Cabut Fatwa Haram Bikin Bom Nuklir Jika Israel Bertindak Bahaya
loading...
Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran Ayatollah Ali Khamenei. Foto/REUTERS
A
A
A
BEIRUT - Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dapat mencabut fatwanya yang mengharamkan Iran mengakuisisi, mengembangkan dan menggunakan bom nuklir jika Israel atau pun Amerika Serikat (AS) mengambil langkah yang berbahaya.
Hal itu disampaikan mantan diplomat Amir Mousavi dalam wawancaranya dengan stasiun televisi pemerintah Lebanon.
Di bawah fatwa atau keputusan hukum Islam yang tidak mengikat tahun 2003, Khamenei menyatakan senjata nuklir bertentangan dengan Islam.
“Sebuah fatwa dikeluarkan sesuai dengan keadaan yang berkembang. Oleh karena itu, saya percaya bahwa jika Amerika dan Zionis bertindak dengan cara yang berbahaya, fatwa tersebut mungkin berubah," kata Mousavi kepada stasiun televisi al-Mayadeen, yang dilansir Times of Israel,Kamis (4/2/2021) malam.
Baca Juga: Mahkamah Pidana Internasional Sebut Bisa Cabut Sanksi AS Terhadap Iran
Selama wawancara, Mousavi juga mengeklaim bahwa mantan presiden AS Barack Obama dipaksa untuk menandatangani perjanjian nuklir dengan Iran setelah dijatuhkannya pesawat nirawak Amerika oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran pada tahun 2011 karena ia berjuang untuk menang hadiah Nobel.
Baca Juga: ICJ Tegaskan Bisa Batal kanSanksi AS, Iran Semringah
"Iran memegang beberapa kartu penting, yang dapat digunakan untuk memaksa Presiden [Joe] Biden untuk kembali [ke JCPOA] tanpa prasyarat," katanya merujuk pada kesepakatan nuklir Iran 2015. "Kepemimpinan Iran tidak terburu-buru."
“Karena Amerika menunda menjalankan kewajiban mereka dan mencabut sanksi, Iran akan mengembangkan lebih lanjut kemampuan nuklir dan pertahanannya. Saya percaya bahwa komunitas internasionallah yang akan kalah dan bukan Iran," imbuh Mousavi.
Dalam sebuah pengarahan hari Selasa lalu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan AS dan Iran "masih jauh" dari kembali ke kesepakatan nuklir 2015.
Price juga menambahkan bahwa Biden telah sangat jelas bahwa jika Iran kembali memenuhi kewajibannya berdasarkan [kesepakatan JCPOA], Amerika Serikat akan melakukan hal yang sama, dan kemudian kami akan menggunakannya sebagai platform untuk membangun sebuah kesepakatan yang lebih kuat yang juga menangani area lain yang menjadi perhatian.
Baca Juga: Normalisasi Hubungan dengan Israel, UEA Potong Bantuan untuk Palestina
Dalam laporan hari Selasa, yang dilansir Reuters, Badan Energi Atom Internasional mengungkapkan bahwa Iran terus mempercepat program nuklirnya dalam beberapa pekan terakhir dengan memperkaya uranium dan memasang sentrifugal baru di pabrik bawah tanah Natanz.
Setelah mantan presiden Donald Trump secara sepihak menarik AS keluar dari JCPOA dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran, Teheran meninggalkan kewajibannya untuk membatasi dirinya pada penelitian nuklir, sentrifugal, dan tingkat pengayaan uranium.
Kementerian Luar Negeri Iran Javad Zarif mengatakan dalam sebuah wawancara dengan CNN pada hari Senin lalu bahwa Iran tidak berniat untuk membangun senjata nuklir, dengan alasan bahwa jika itu dilakukan, itu akan dilakukan "beberapa waktu lalu".
Hal itu disampaikan mantan diplomat Amir Mousavi dalam wawancaranya dengan stasiun televisi pemerintah Lebanon.
Di bawah fatwa atau keputusan hukum Islam yang tidak mengikat tahun 2003, Khamenei menyatakan senjata nuklir bertentangan dengan Islam.
“Sebuah fatwa dikeluarkan sesuai dengan keadaan yang berkembang. Oleh karena itu, saya percaya bahwa jika Amerika dan Zionis bertindak dengan cara yang berbahaya, fatwa tersebut mungkin berubah," kata Mousavi kepada stasiun televisi al-Mayadeen, yang dilansir Times of Israel,Kamis (4/2/2021) malam.
Baca Juga: Mahkamah Pidana Internasional Sebut Bisa Cabut Sanksi AS Terhadap Iran
Selama wawancara, Mousavi juga mengeklaim bahwa mantan presiden AS Barack Obama dipaksa untuk menandatangani perjanjian nuklir dengan Iran setelah dijatuhkannya pesawat nirawak Amerika oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran pada tahun 2011 karena ia berjuang untuk menang hadiah Nobel.
Baca Juga: ICJ Tegaskan Bisa Batal kanSanksi AS, Iran Semringah
"Iran memegang beberapa kartu penting, yang dapat digunakan untuk memaksa Presiden [Joe] Biden untuk kembali [ke JCPOA] tanpa prasyarat," katanya merujuk pada kesepakatan nuklir Iran 2015. "Kepemimpinan Iran tidak terburu-buru."
“Karena Amerika menunda menjalankan kewajiban mereka dan mencabut sanksi, Iran akan mengembangkan lebih lanjut kemampuan nuklir dan pertahanannya. Saya percaya bahwa komunitas internasionallah yang akan kalah dan bukan Iran," imbuh Mousavi.
Dalam sebuah pengarahan hari Selasa lalu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan AS dan Iran "masih jauh" dari kembali ke kesepakatan nuklir 2015.
Price juga menambahkan bahwa Biden telah sangat jelas bahwa jika Iran kembali memenuhi kewajibannya berdasarkan [kesepakatan JCPOA], Amerika Serikat akan melakukan hal yang sama, dan kemudian kami akan menggunakannya sebagai platform untuk membangun sebuah kesepakatan yang lebih kuat yang juga menangani area lain yang menjadi perhatian.
Baca Juga: Normalisasi Hubungan dengan Israel, UEA Potong Bantuan untuk Palestina
Dalam laporan hari Selasa, yang dilansir Reuters, Badan Energi Atom Internasional mengungkapkan bahwa Iran terus mempercepat program nuklirnya dalam beberapa pekan terakhir dengan memperkaya uranium dan memasang sentrifugal baru di pabrik bawah tanah Natanz.
Setelah mantan presiden Donald Trump secara sepihak menarik AS keluar dari JCPOA dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran, Teheran meninggalkan kewajibannya untuk membatasi dirinya pada penelitian nuklir, sentrifugal, dan tingkat pengayaan uranium.
Kementerian Luar Negeri Iran Javad Zarif mengatakan dalam sebuah wawancara dengan CNN pada hari Senin lalu bahwa Iran tidak berniat untuk membangun senjata nuklir, dengan alasan bahwa jika itu dilakukan, itu akan dilakukan "beberapa waktu lalu".
(min)
Lihat Juga :
