AS Terganggu Kabar Wanita Muslim Diperkosa Secara Sistemis di Kamp China

WASHINGTON - Amerika Serikat "sangat terganggu" oleh laporan pemerkosaan sistematis dan pelecehan seksual terhadap wanita di kamp penahanan untuk etnis Uighur dan Muslim lainnya di wilayah Xinjiang China .

Baca juga : Ibu Ini Serahkan Nyawanya Gantikan Putrinya yang Jadi Target Pembunuh Bayaran

Departemen Luar Negeri (Deplu) AS menegaskan harus ada konsekuensi serius atas kekejaman yang dilakukan di kamp-kamp tersebut.

Satu laporan BBC pada Rabu (3/2) pagi mengatakan wanita di kamp menjadi sasaran pemerkosaan, pelecehan seksual dan penyiksaan.

Baca juga: Tim Ahli WHO Tak Abaikan Kemungkinan Virus Corona Bocor dari Lab Wuhan

"Beberapa mantan tahanan dan seorang penjaga mengatakan kepada BBC bahwa mereka mengalami atau melihat bukti dari sistem pemerkosaan massal, pelecehan seksual, dan penyiksaan yang terorganisir," ungkap laporan BBC.

Baca juga: Sekjen PBB Galang Tekanan Global, Pastikan Kudeta Myanmar Gagal

Saat dimintai komentar, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan, "Kami sangat terganggu dengan laporan itu, termasuk kesaksian langsung, pemerkosaan sistematis dan pelecehan seksual terhadap wanita di kamp-kamp interniran untuk etnis Uighur dan Muslim lainnya di Xinjiang."

Lihat video: Tumpukan Limbah Medis Menumpuk di Permukiman Warga

Juru bicara itu mengulangi tuduhan AS bahwa China telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida di Xinjiang.

"Kekejaman ini mengejutkan hati nurani dan harus dihadapi dengan konsekuensi serius," ungkap juru bicara Deplu AS.

Pejabat AS itu mengatakan, “China harus mengizinkan penyelidikan segera dan independen oleh pengamat internasional atas tuduhan pemerkosaan di samping kekejaman lain yang dilakukan di Xinjiang."

Pejabat AS itu tidak merinci apa konsekuensinya, tetapi mengatakan Washington akan berbicara bersama dengan sekutu untuk mengutuk kekejaman itu.

Baca juga : Kisah Dokter yang Kemaluannya Diolesi Kokain Sebabkan Kekasih Tewas Overdosis

“Dan mempertimbangkan semua alat yang tepat untuk mempromosikan akuntabilitas bagi mereka yang bertanggung jawab dan mencegah pelanggaran di masa depan," papar pejabat AS itu.

Pemerintahan AS sebelumnya, mantan Presiden Donald Trump menjatuhkan sanksi kepada para pejabat dan perusahaan China yang terkait dengan pelanggaran di Xinjiang.

Baca juga : Ngeri! 5 Warga Tewas Hirup Gas Beracun PLTP Sorik Marapi

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden, yang mulai menjabat pada 20 Januari, telah menjelaskan rencananya melanjutkan pendekatan yang sulit ke Beijing tentang ini dan masalah lainnya.

China menyangkal tuduhan pelanggaran di Xinjiang dan mengatakan kompleks yang didirikannya di wilayah tersebut menyediakan pelatihan kejuruan untuk membantu membasmi ekstremisme dan separatisme. Menurut China, mereka yang berada di fasilitas itu sudah "lulus".

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan laporan BBC itu sepenuhnya tanpa dasar faktual.

Dia menuduh orang-orang yang diwawancarai telah "terbukti berkali-kali" sebagai "aktor yang menyebarkan informasi palsu."

Pemerintahan Biden dengan cepat mendukung keputusan pemerintahan Trump bahwa China telah melakukan genosida di Xinjiang.

Tahun lalu, laporan oleh seorang peneliti Jerman yang diterbitkan wadah pemikir Washington menuduh China menggunakan sterilisasi paksa, aborsi paksa, dan keluarga berencana yang memaksa terhadap Muslim di Xinjiang.