Militer Myanmar Bantah Akan Lakukan Kudeta

YANGON - Militer Myanmar mengatakan akan melindungi dan mematuhi konstitusi dan bertindak sesuai dengan hukum. Ini dilakukan sebagai bentuk untuk meredakan kekhawatiran di negara itu bahwa angkatan bersenjata mungkin berusaha untuk merebut kekuasaan.

Pernyataan itu muncul sehari setelah Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres dan kedutaan besar Barat di Myanmar menyatakan keprihatinan serius tentang kemungkinan intervensi militer di Myanmar, negara yang diperintah oleh militer selama 49 tahun setelah kudeta tahun 1962.

Baca juga: Militer Myanmar Ancam Lakukan Kudeta, PBB dan Barat Prihatin

Militer, yang dikenal secara lokal sebagai Tatmadaw, mengatakan pernyataan baru-baru ini oleh panglima tertingginya, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, tentang penghapusan konstitusi telah disalahtafsirkan.



Panglima militer Myanmar, Min Aung Hlaing, memicu ketakutan kudeta ketika dia mengatakan kepada personel militer pada hari Rabu bahwa konstitusi harus dicabut jika tidak dipatuhi, mengutip contoh sebelumnya ketika konstitusi telah dihapuskan di Myanmar.

Baca juga: Panglima Militer Myanmar Lontarkan Retorika Kudeta terhadap Suu Kyi

Dalam pernyataannya, militer mengatakan pernyataannya adalah "untuk membuat mereka memahami situasi konstitusi."

"Tatmadaw melindungi konstitusi 2008 dan akan bertindak sesuai dengan hukum," katanya.

"Beberapa organisasi dan media mengasumsikan apa yang mereka inginkan dan menulis karena Tatmadaw akan menghapus konstitusi," sambung pernyataan itu seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (30/1/2021).

Partai yang berkuasa di Myanmar, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, yang menang telak dalam pemilihan November, mengatakan pernyataan militer adalah "penjelasan yang cocok".

Juru bicara NLD Myo Nyunt mengatakan kepada Reuters bahwa partainya menginginkan militer menjadi sebuah organisasi yang menerima keinginan rakyat terkait pemilu.

Baca juga: Pemberontak Myanmar Mengaku Culik Tiga Kandidat dari Partai Berkuasa

Ketegangan politik meningkat minggu ini di Myanmar ketika seorang juru bicara militer menolak untuk mengesampingkan kudeta, hanya beberapa hari sebelum parlemen baru bersidang. Ia juga memperingatkan angkatan bersenjata dapat "mengambil tindakan" jika keluhannya tentang kecurangan pemilu tidak ditangani.

Analis yang berbasis di Myanmar, Richard Horsey mengatakan, kudeta yang akan terjadi sekarang tampaknya tidak mungkin.

“Tampaknya militer Myanmar telah mundur dari ancaman kudeta,” katanya di Twitter.

“Bagaimana cara menafsirkannya, dan apa artinya bagi stabilitas ke depannya, bergantung pada detail di balik layar yang belum jelas,” ia menambahkan.

Komisi pemilihan Myanmar pada hari Kamis menolak tuduhan militer terkait kecurangan pemilu, dengan mengatakan tidak ada kesalahan yang cukup besar untuk mempengaruhi kredibilitas pemungutan suara.

Tuduhan militer yang berulang kali atas ketidakberesan dalam pemilu, di mana NLD memenangkan 83% kursi, telah menyebabkan konfrontasi paling langsung antara pemerintah sipil dan militer, yang memiliki perjanjian pembagian kekuasaan yang janggal.

Konstitusi memberikan 25% kursi di parlemen untuk militer dan kontrol dari tiga kementerian utama dalam pemerintahan Suu Kyi.