Senin Depan, Israel Jalin Hubungan Diplomatik dengan Kosovo yang Mayoritas Muslim
Sabtu, 30 Januari 2021 - 10:37 WIB
loading...
Menteri Luar Negeri Kosovo Meliza Haradinaj-Stublla. Foto/Kementerian Luar Negeri Kosovo
A
A
A
PRISTINA - Republik Kosovo , negara mayoritas Muslim, akan menjalin hubungan diplomatik secara resmi dengan Israel pada Senin depan (1/2/2021). Kementerian Luar Negeri di Pristina mengumumkan hal tersebut pada hari Jumat kemarin.
Kesepakatan untuk menjalin hubungan diplomatik ini tercapai beberapa bulan setelah kedua negara yang dimediatori Amerika Serikat (AS) saling memberikan pengakuan satu sama lain.
Baca juga: Media Israel: Indonesia Sangat Ingin Normalisasi Hubungan dengan Israel
Pada bulan September, mantan Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada pertemuan puncak—yang awalnya diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan antara Kosovo dan mantan musuh perangnya Serbia—bahwa Kosovo dan Tel Aviv akan menjalin hubungan diplomatik.
"Pengakuan oleh Israel adalah salah satu pencapaian terbesar bagi Republik Kosovo," kata Menteri Luar Negeri Meliza Haradinaj-Stublla dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP, Sabtu (30/1/2021).
"Itu telah dimungkinkan berkat teman dan sekutu abadi kami, Amerika Serikat," katanya lagi.
Kosovo dan Serbia juga telah menandatangani kesepakatan yang dicap "bersejarah" tentang normalisasi ekonomi di Washington.
Tetapi bagian yang paling menarik dari pertemuan puncak yang dimediatori AS itu adalah pengumuman oleh Kosovo bahwa pihaknya dan Israel saling mengakui dan Serbia juga mengatakan akan mengikuti jejak Washington untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem.
Namun sejauh ini, Serbia gagal memenuhi janjinya, dengan beberapa pejabat mengeklaim kesepakatan itu tidak mengikat.
Baca juga: AS Beri Indonesia Miliaran Dollar Jika Normalisasi dengan Israel
Kosovo juga mengatakan siap untuk mendirikan misi Israel di Yerusalem, sebagai imbalan atas pengakuan Israel. Langkah Kosovo ini Sebagai upaya untuk lebih melegitimasi deklarasi kemerdekaan 2008 dari Serbia dan kenegaraannya.
Uni Eropa telah memimpin perundingan antara Kosovo dan Serbia selama hampir satu dekade, tanpa kemajuan berarti.
Pada tahun 2020, AS mengambil inisiatif dalam mengawasi pembicaraan dalam apa yang oleh banyak analis dilihat sebagai serangan diplomatik pra-pemilu Trump.
Kesepakatan untuk menjalin hubungan diplomatik ini tercapai beberapa bulan setelah kedua negara yang dimediatori Amerika Serikat (AS) saling memberikan pengakuan satu sama lain.
Baca juga: Media Israel: Indonesia Sangat Ingin Normalisasi Hubungan dengan Israel
Pada bulan September, mantan Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada pertemuan puncak—yang awalnya diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan antara Kosovo dan mantan musuh perangnya Serbia—bahwa Kosovo dan Tel Aviv akan menjalin hubungan diplomatik.
"Pengakuan oleh Israel adalah salah satu pencapaian terbesar bagi Republik Kosovo," kata Menteri Luar Negeri Meliza Haradinaj-Stublla dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP, Sabtu (30/1/2021).
"Itu telah dimungkinkan berkat teman dan sekutu abadi kami, Amerika Serikat," katanya lagi.
Kosovo dan Serbia juga telah menandatangani kesepakatan yang dicap "bersejarah" tentang normalisasi ekonomi di Washington.
Tetapi bagian yang paling menarik dari pertemuan puncak yang dimediatori AS itu adalah pengumuman oleh Kosovo bahwa pihaknya dan Israel saling mengakui dan Serbia juga mengatakan akan mengikuti jejak Washington untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem.
Namun sejauh ini, Serbia gagal memenuhi janjinya, dengan beberapa pejabat mengeklaim kesepakatan itu tidak mengikat.
Baca juga: AS Beri Indonesia Miliaran Dollar Jika Normalisasi dengan Israel
Kosovo juga mengatakan siap untuk mendirikan misi Israel di Yerusalem, sebagai imbalan atas pengakuan Israel. Langkah Kosovo ini Sebagai upaya untuk lebih melegitimasi deklarasi kemerdekaan 2008 dari Serbia dan kenegaraannya.
Uni Eropa telah memimpin perundingan antara Kosovo dan Serbia selama hampir satu dekade, tanpa kemajuan berarti.
Pada tahun 2020, AS mengambil inisiatif dalam mengawasi pembicaraan dalam apa yang oleh banyak analis dilihat sebagai serangan diplomatik pra-pemilu Trump.
(min)
Lihat Juga :
