Merespons Inggris, China Tidak Akui Paspor BNO Warga Hong Kong

BEIJING - China merespon dengan cepat keputusan Inggris memberikan visa baru bagi warga Hong Kong yang akan menawarkan jalur kewarganegaraan. Beijing mengatakan tidak akan mengakui paspor British National (Overseas) atau BNO yang dikeluarkan Inggris untuk warga Hong Kong.

Langkah China tersebut mengikuti janji pemerintah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson untuk memberikan perlindungan jangka panjang bagi penduduk Hong Kong yang ingin meninggalkan wilayah tersebut. Pemegang status British National (Overseas) - warisan pemerintahan Inggris atas Hong Kong hingga 1997 - akan mulai hari Minggu dapat mendaftar untuk tinggal dan bekerja di Inggris hingga lima tahun, dan akhirnya mendapatkan kewarganegaraan.

Pemegang paspor BNO sebelumnya hanya memiliki hak terbatas untuk mengunjungi Inggris hingga enam bulan, dan tidak memiliki hak untuk bekerja atau menetap.



"Mulai 31 Januari, China tidak akan lagi mengakui apa yang disebut paspor BNO sebagai dokumen perjalanan dan dokumen ID (identitas), dan berhak untuk mengambil tindakan lebih lanjut," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, seperti dikutip dari Straits Times, Jumat (29/1/2021).

Zhao mengatakan Inggris telah bertindak jauh di luar cakupan perjanjian, oleh karena itu membatalkannya.

"Inggris mencoba mengubah sejumlah besar penduduk Hong Kong menjadi warga negara Inggris kelas dua dan telah sepenuhnya mengubah sifat BNO," tambahnya.

Sebelumnya, Inggris mengumumkan bahwa mulai Minggu jutaan penduduk Hong Kong dapat melamar untuk bekerja dan tinggal di negara Eropa itu di bawah visa baru. Ini adalah respon terbaru Inggris atas pemberlakukan hukum kemananan nasional baru yang kontroversial di Hong Kong.

Perdana Menteri Boris Johnson mengaku sangat bangga dengan visa baru bagi pemegang paspor Hong Kong British National (Overseas) yang menawarkan mereka jalur baru untuk kewarganegaraan.

"Dengan melakukan itu, kami menghormati ikatan sejarah dan persahabatan kami yang dalam dengan rakyat Hong Kong, dan kami membela kebebasan dan otonomi - nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Inggris dan Hong Kong," kata Johnson dalam sebuah pernyataan



London mengatakan pihaknya bertindak sebagai respon atas undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan oleh China tahun lalu yang telah menghancurkan gerakan demokrasi Hong Kong dan mencabik-cabik kebebasan yang dimaksudkan untuk bertahan selama 50 tahun di bawah perjanjian penyerahan tahun 1997.

Pejabat China tahun lalu sudah memperingatkan bahwa mereka mungkin mempertimbangkan untuk mengakhiri pengakuan paspor BNO. Pada saat itu, mereka mengatakan itu berarti pemegang BNO tidak dapat melakukan perjalanan ke daratan China.

Penduduk Hong Kong menggunakan paspor atau kartu ID Hong Kong mereka sendiri untuk meninggalkan kota. Untuk memasuki daratan China, mereka harus menggunakan paspor Hong Kong mereka. Satu-satunya saat mereka mungkin menggunakan BNO adalah saat tiba di Inggris atau negara lain yang mengakui dokumen tersebut.