Merespons Inggris, China Tidak Akui Paspor BNO Warga Hong Kong

Jum'at, 29 Januari 2021 - 17:25 WIB
loading...
Merespons Inggris, China...
China tidak mengakui paspor BNO warga Hong Kong, merespon kebijakan visa Inggris. Foto/no1chrispatten
A A A
BEIJING - China merespon dengan cepat keputusan Inggris memberikan visa baru bagi warga Hong Kong yang akan menawarkan jalur kewarganegaraan. Beijing mengatakan tidak akan mengakui paspor British National (Overseas) atau BNO yang dikeluarkan Inggris untuk warga Hong Kong.

Langkah China tersebut mengikuti janji pemerintah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson untuk memberikan perlindungan jangka panjang bagi penduduk Hong Kong yang ingin meninggalkan wilayah tersebut. Pemegang status British National (Overseas) - warisan pemerintahan Inggris atas Hong Kong hingga 1997 - akan mulai hari Minggu dapat mendaftar untuk tinggal dan bekerja di Inggris hingga lima tahun, dan akhirnya mendapatkan kewarganegaraan.

Pemegang paspor BNO sebelumnya hanya memiliki hak terbatas untuk mengunjungi Inggris hingga enam bulan, dan tidak memiliki hak untuk bekerja atau menetap.



"Mulai 31 Januari, China tidak akan lagi mengakui apa yang disebut paspor BNO sebagai dokumen perjalanan dan dokumen ID (identitas), dan berhak untuk mengambil tindakan lebih lanjut," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, seperti dikutip dari Straits Times, Jumat (29/1/2021).

Zhao mengatakan Inggris telah bertindak jauh di luar cakupan perjanjian, oleh karena itu membatalkannya.

"Inggris mencoba mengubah sejumlah besar penduduk Hong Kong menjadi warga negara Inggris kelas dua dan telah sepenuhnya mengubah sifat BNO," tambahnya.

Sebelumnya, Inggris mengumumkan bahwa mulai Minggu jutaan penduduk Hong Kong dapat melamar untuk bekerja dan tinggal di negara Eropa itu di bawah visa baru. Ini adalah respon terbaru Inggris atas pemberlakukan hukum kemananan nasional baru yang kontroversial di Hong Kong.

Perdana Menteri Boris Johnson mengaku sangat bangga dengan visa baru bagi pemegang paspor Hong Kong British National (Overseas) yang menawarkan mereka jalur baru untuk kewarganegaraan.

"Dengan melakukan itu, kami menghormati ikatan sejarah dan persahabatan kami yang dalam dengan rakyat Hong Kong, dan kami membela kebebasan dan otonomi - nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Inggris dan Hong Kong," kata Johnson dalam sebuah pernyataan

Baca juga: China Desak Inggris Tinggalkan Mentalitas Kolonial Dalam Isu Hong Kong

London mengatakan pihaknya bertindak sebagai respon atas undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan oleh China tahun lalu yang telah menghancurkan gerakan demokrasi Hong Kong dan mencabik-cabik kebebasan yang dimaksudkan untuk bertahan selama 50 tahun di bawah perjanjian penyerahan tahun 1997.

Pejabat China tahun lalu sudah memperingatkan bahwa mereka mungkin mempertimbangkan untuk mengakhiri pengakuan paspor BNO. Pada saat itu, mereka mengatakan itu berarti pemegang BNO tidak dapat melakukan perjalanan ke daratan China.

Penduduk Hong Kong menggunakan paspor atau kartu ID Hong Kong mereka sendiri untuk meninggalkan kota. Untuk memasuki daratan China, mereka harus menggunakan paspor Hong Kong mereka. Satu-satunya saat mereka mungkin menggunakan BNO adalah saat tiba di Inggris atau negara lain yang mengakui dokumen tersebut.

Baca juga: Demokrasi Jadi Tantangan Berat di Hong Kong
(ber)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Setelah Mundur, PM Inggris...
Setelah Mundur, PM Inggris Starmer Incar Sekjen NATO
Media Pemerintah China:...
Media Pemerintah China: Jepang Benar-benar Simulasikan Serangan terhadap Kapal Induk Liaoning
Inggris Sekarang Tanpa...
Inggris Sekarang Tanpa Kapal Selam Serang Nuklir Aktif, Jadi Tak Berdaya Melawan Rusia
Pembangkang China Ini...
Pembangkang China Ini Kabur ke Korea Selatan dengan Perahu Karet, Sekarang Muncul di Kanada
6 Pesawat Pengebom Nuklir...
6 Pesawat Pengebom Nuklir China dan Rusia Manuver Gabungan Dekati Jepang
Xi Jinping dan Akhir...
Xi Jinping dan Akhir dari Narasi Kebangkitan Damai China
Hong Kong Naik ke Posisi...
Hong Kong Naik ke Posisi 2 Destinasi Wisata Ramah Muslim Terbaik Dunia 2026
Update Korban Gempa...
Update Korban Gempa Venezuela: 235 Orang Tewas dan 70.000 Keluarga Terdampak
Duh, AS-Iran Saling...
Duh, AS-Iran Saling Serang Lagi Gara-Gara Salah Menafsirkan MoU Perjanjian Damai
Rekomendasi
Mahasiswa ITS Kembangkan...
Mahasiswa ITS Kembangkan Nanopestisida yang Tahan Hujan dan Paparan Sinar UV
Politikus PDIP Ungkap...
Politikus PDIP Ungkap Anggaran Pelatihan SPPI Lebih Besar untuk Latsarmil ketimbang Substansi Koperasi
AI Analytics-Trade Flow...
AI Analytics-Trade Flow Siapkan Keputusan Investasi buat Pemula
Berita Terkini
Korut Tuding Jepang...
Korut Tuding Jepang Berubah Jadi Negara Perang, Apa Pemicunya?
3 Alasan Malaysia Lanjutkan...
3 Alasan Malaysia Lanjutkan Pencarian MH370, Operasi Termahal di Dunia
Merasa Dikucilkan di...
Merasa Dikucilkan di NATO, Erdogan Minta Turki Dimasukkan dalam Struktur Keamanan Eropa
Kekurangan Uang, Ukraina...
Kekurangan Uang, Ukraina Terpaksa Bersekongkol dengan Kartel Narkoba Meksiko
Hanya Iran yang Bisa...
Hanya Iran yang Bisa Membuka Selat Hormuz, Ini 3 Alasannya
Aset Iran yang Dibekukan...
Aset Iran yang Dibekukan Rp107 Triliun Segera Cair, Perundingan Digelar di Qatar
Infografis
Perbandingan Gaji Tentara...
Perbandingan Gaji Tentara AS dengan Rusia, China, dan Inggris
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved