Merespons Inggris, China Tidak Akui Paspor BNO Warga Hong Kong
loading...
China tidak mengakui paspor BNO warga Hong Kong, merespon kebijakan visa Inggris. Foto/no1chrispatten
A
A
A
BEIJING - China merespon dengan cepat keputusan Inggris memberikan visa baru bagi warga Hong Kong yang akan menawarkan jalur kewarganegaraan. Beijing mengatakan tidak akan mengakui paspor British National (Overseas) atau BNO yang dikeluarkan Inggris untuk warga Hong Kong.
Langkah China tersebut mengikuti janji pemerintah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson untuk memberikan perlindungan jangka panjang bagi penduduk Hong Kong yang ingin meninggalkan wilayah tersebut. Pemegang status British National (Overseas) - warisan pemerintahan Inggris atas Hong Kong hingga 1997 - akan mulai hari Minggu dapat mendaftar untuk tinggal dan bekerja di Inggris hingga lima tahun, dan akhirnya mendapatkan kewarganegaraan.
Pemegang paspor BNO sebelumnya hanya memiliki hak terbatas untuk mengunjungi Inggris hingga enam bulan, dan tidak memiliki hak untuk bekerja atau menetap.
"Mulai 31 Januari, China tidak akan lagi mengakui apa yang disebut paspor BNO sebagai dokumen perjalanan dan dokumen ID (identitas), dan berhak untuk mengambil tindakan lebih lanjut," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, seperti dikutip dari Straits Times, Jumat (29/1/2021).
Zhao mengatakan Inggris telah bertindak jauh di luar cakupan perjanjian, oleh karena itu membatalkannya.
"Inggris mencoba mengubah sejumlah besar penduduk Hong Kong menjadi warga negara Inggris kelas dua dan telah sepenuhnya mengubah sifat BNO," tambahnya.
Sebelumnya, Inggris mengumumkan bahwa mulai Minggu jutaan penduduk Hong Kong dapat melamar untuk bekerja dan tinggal di negara Eropa itu di bawah visa baru. Ini adalah respon terbaru Inggris atas pemberlakukan hukum kemananan nasional baru yang kontroversial di Hong Kong.
Perdana Menteri Boris Johnson mengaku sangat bangga dengan visa baru bagi pemegang paspor Hong Kong British National (Overseas) yang menawarkan mereka jalur baru untuk kewarganegaraan.
"Dengan melakukan itu, kami menghormati ikatan sejarah dan persahabatan kami yang dalam dengan rakyat Hong Kong, dan kami membela kebebasan dan otonomi - nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Inggris dan Hong Kong," kata Johnson dalam sebuah pernyataan
Langkah China tersebut mengikuti janji pemerintah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson untuk memberikan perlindungan jangka panjang bagi penduduk Hong Kong yang ingin meninggalkan wilayah tersebut. Pemegang status British National (Overseas) - warisan pemerintahan Inggris atas Hong Kong hingga 1997 - akan mulai hari Minggu dapat mendaftar untuk tinggal dan bekerja di Inggris hingga lima tahun, dan akhirnya mendapatkan kewarganegaraan.
Pemegang paspor BNO sebelumnya hanya memiliki hak terbatas untuk mengunjungi Inggris hingga enam bulan, dan tidak memiliki hak untuk bekerja atau menetap.
"Mulai 31 Januari, China tidak akan lagi mengakui apa yang disebut paspor BNO sebagai dokumen perjalanan dan dokumen ID (identitas), dan berhak untuk mengambil tindakan lebih lanjut," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, seperti dikutip dari Straits Times, Jumat (29/1/2021).
Zhao mengatakan Inggris telah bertindak jauh di luar cakupan perjanjian, oleh karena itu membatalkannya.
"Inggris mencoba mengubah sejumlah besar penduduk Hong Kong menjadi warga negara Inggris kelas dua dan telah sepenuhnya mengubah sifat BNO," tambahnya.
Sebelumnya, Inggris mengumumkan bahwa mulai Minggu jutaan penduduk Hong Kong dapat melamar untuk bekerja dan tinggal di negara Eropa itu di bawah visa baru. Ini adalah respon terbaru Inggris atas pemberlakukan hukum kemananan nasional baru yang kontroversial di Hong Kong.
Perdana Menteri Boris Johnson mengaku sangat bangga dengan visa baru bagi pemegang paspor Hong Kong British National (Overseas) yang menawarkan mereka jalur baru untuk kewarganegaraan.
"Dengan melakukan itu, kami menghormati ikatan sejarah dan persahabatan kami yang dalam dengan rakyat Hong Kong, dan kami membela kebebasan dan otonomi - nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Inggris dan Hong Kong," kata Johnson dalam sebuah pernyataan
Explore More