China Terapkan Sanksi pada 28 Pejabat Era Trump, Termasuk Pompeo

BEIJING - China mengatakan ingin bekerja sama dengan pemerintahan baru Amerika Serikat (AS) Presiden Joe Biden .

Meski demikian, Beijing juga mengumumkan sanksi terhadap mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Mike Pompeo dan 27 pejabat tinggi lainnya di era Donald Trump.

Langkah itu merupakan tanda kemarahan China, terutama terkait tuduhan yang dibuat Pompeo pada hari terakhir penuh jabatannya bahwa China telah melakukan genosida terhadap Muslim Uighur.



Pendapat itu diungkapkan pengganti Pompeo di Departemen Luar Negeri (Deplu), Menlu Anthony Blinken.



Dalam penolakan yang mencolok atas hubungannya dengan Washington di era Trump, Kementerian Luar Negeri China mengumumkan sanksi dalam pernyataan yang muncul di webnya saat Biden mengucapkan sumpah presiden.

Lihat infografis: Joe Biden akan Gunakan Mobil Kenegaraan yang Lama

“Pompeo dan yang lainnya telah merencanakan, mempromosikan, dan melaksanakan serangkaian gerakan gila, mencampuri urusan dalam negeri China dengan serius, merusak kepentingan China, menyinggung rakyat China, dan secara serius mengganggu hubungan China-AS," ungkap pernyataan Kemlu China.



Pejabat lain yang mundur dari posisinya dan mantan pejabat Trump yang diberi sanksi termasuk Menteri Perdagangan Peter Navarro, Penasihat Keamanan Nasional Robert O'Brien dan John Bolton, Menteri Kesehatan Alex Azar, Duta Besar PBB Kelly Craft, dan mantan asisten Trump Steve Bannon.

28 mantan pejabat AS dan anggota keluarga dekat akan dilarang memasuki daratan China, Hong Kong atau Macao, dan perusahaan serta institusi yang terkait dengan mereka dilarang melakukan bisnis dengan China.

Baca juga: Beijing Persilakan Malaikat Baik Datang Memperbaiki Hubungan AS-China

China telah menjatuhkan sanksi kepada anggota parlemen AS pada tahun lalu, tetapi menargetkan begitu banyak mantan dan pejabat AS yang akan keluar pada hari pelantikan adalah ekspresi penghinaan yang tidak biasa.

Pompeo melakukan rentetan tindakan terhadap China di pekan-pekan terakhir masa jabatannya. Dia mengumumkan bahwa pemerintahan Trump telah menetapkan China melakukan "genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan" terhadap Muslim Uighur.

Blinken mengatakan bahwa dia setuju dengan penilaian genosida Pompeo terhadap China.

“Memaksa pria, wanita dan anak-anak ke dalam kamp konsentrasi; mencoba, pada dasarnya, mendidik kembali mereka menjadi penganut ideologi Partai Komunis China, semua itu berbicara tentang upaya melakukan genosida,” papar Blinken.

China telah berulang kali menolak tuduhan kekerasan pada Uighur di wilayah barat Xinjiang.

Panel Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan 1 juta orang Uighur dan Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp.

Menanggapi tuduhan Xinjiang, juru bicara Kemlu China Hua Chunying mengatakan, "Pompeo telah membuat begitu banyak kebohongan dalam beberapa tahun terakhir, dan ini hanyalah kebohongan yang terang-terangan."

“Politisi AS ini terkenal karena berbohong dan curang, menjadikan dirinya bahan tertawaan dan badut,” ungkap Hua.

Hua mengatakan, “China berharap pemerintahan baru akan bekerja sama dengan China dalam semangat saling menghormati, menangani perbedaan dengan benar, dan melakukan lebih banyak kerja sama win-win di lebih banyak sektor."

"Kami berharap pemerintahan baru AS dapat memiliki penilaian yang masuk akal dan berpikiran dingin tentang masalah Xinjiang, di antara masalah lainnya," pungkas dia.