Korut Pamer Rudal Baru, Korsel Desak Perundingan Damai

Sabtu, 16 Januari 2021 - 09:34 WIB
loading...
A A A


Rudal itu sendiri dinilai oleh para ahli sebagai peningkatan dari rudal yang sama yang dipamerkan Korut pada acara serupa medio Oktober tahun lalu. Rudal yang diberi nama Pukguksong-4 di perkenalkan ke publik sekitar setahun setelah Korut melakukan uji coba SLBM.



Korut sejauh ini menunda pengujian rudal balistik antar benua (ICBM) sejak mengumumkan moratorium yang diberlakukan sendiri untuk senjata nuklir dan jarak jauh pada awal 2018. Namun Kim Jong-un mencabut janji ini setahun yang lalu, dengan alasan kegagalan dalam komitmen Amerika Serikat (AS) dan Korsel hingga negosiasi denuklirisasi untuk perdamaian yang menghasilkan pertemuan bersejarah tetapi tidak ada kesepakatan komprehensif.

Departemen Luar Negeri AS tidak menanggapi permintaan komentar dari Newsweek terkait parade tersebut. Tetapi menurut Kementerian Luar Negeri Korsel perwakilan khusus Washington untuk Korut, Stephen Biegun, telah berbicara dengan mitranya di Seoul, kepala negosiator nuklir Noh Kyu-duk melalui telepon pada hari Jumat kemarin.

"Kedua belah pihak berbagi penilaian mereka tentang situasi saat ini di Semenanjung Korea termasuk Kongres Korea Utara ke-8 Partai Pekerja Korea," kata Kementerian Luar Negeri Korsel dalam sebuah pernyataan.

"Dan bertukar pandangan tentang cara-cara bagi Korea dan AS untuk bekerja sama untuk membuat kemajuan dalam mencapai denuklirisasi lengkap dan membangun perdamaian permanen di Semenanjung Korea," sambung pernyataan itu.

Presiden AS terpilih Biden belum membahas secara rinci bagaimana rencananya untuk menangani Korut, tetapi telah berjanji untuk bekerja sama dengan sekutu seperti Korsel dan pesaing Washington seperti China.

"Di Korea Utara, Presiden Biden akan memberdayakan negosiator kami dan memulai kampanye yang terkoordinasi dan berkelanjutan dengan sekutu kami dan lainnya, termasuk China, untuk memajukan tujuan bersama kami yaitu denuklirisasi Korea Utara," pernyataan resmi terkait kebijakan luar negeri resmi untuk pemerintahan Biden yang akan datang.

Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1254 seconds (0.1#10.140)