Perketat Regulasi Big Tech, China Ingin Jadi Superpower Teknologi
Rabu, 13 Januari 2021 - 06:41 WIB
loading...
A
A
A
“Semua yang diterapkan sangat fondasional untuk menjadikan China bisa berkembang dan bergerak lebih cepat,” paparnya. Beijing telah melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan teknologi baru-baru ini. Pada November lalu, China telah meminta pembatalan penjualan saham perdana Ant Group seiring dengan perubahan regulasi.
Bulan lalu, Alibaba dan dua perusahaan lain juga dijatuhi pajak karena tidak membuat deklarasi yang layak mengenai akuisisi. Dengan menerapkan banyak kebijakan terhadap perusahaan teknologi, menurut Emily de La Bruyere, pendiri lembaga konsultan Horizon Advisory, bukan berarti Beijing bermusuh dengan perusahaan teknologi.
“Perusahaan teknologi multinasional memutuskan untuk memudahkan China menggunakan informasi dan strategi yang bersifat global. Itu yang tak bisa berubah. Kita tidak ingin melihat Beijing menerapkan Big Tech dengan cara seperti yang dilakukan Washington,” ujar Bruyere.
Menurut dia, Beijing akan menjamin bahwa Big Tech harus bergerak dan bertindak sesuai aturan dan regulasi. Bukan hanya China sebenarnya yang menerapkan kebijakan regulasi terhadap perusahaan teknologi. Uni Eropa (UE) juga sangat agresif menerapkan kebijakan tersebut. Itu ditandai dengan Regulasi Perlindungan Data Umum yang disepakati pada 2016.
Pada Desember lalu, UE juga memperkenalkan Digital Markets Act dan Digital Services Act yang bertujuan memperketat kontrol terhadap perilaku perusahaan teknologi. Sementara itu, Schaefer menilai, langkah AS dalam hal penguasaan teknologi memang cenderung terlambat. Pun demikian yang terkait dengan urusan legislasi mengenai perlindungan data. “Kita tidak memiliki regulasi data yang baik di China,” ungkap Schaefer. Dia mengungkapkan, AS tidak memiliki landasan dan prinsip fundamental untuk mengatur perusahaan domestik dan asing dengan baik.
Bulan lalu, Alibaba dan dua perusahaan lain juga dijatuhi pajak karena tidak membuat deklarasi yang layak mengenai akuisisi. Dengan menerapkan banyak kebijakan terhadap perusahaan teknologi, menurut Emily de La Bruyere, pendiri lembaga konsultan Horizon Advisory, bukan berarti Beijing bermusuh dengan perusahaan teknologi.
“Perusahaan teknologi multinasional memutuskan untuk memudahkan China menggunakan informasi dan strategi yang bersifat global. Itu yang tak bisa berubah. Kita tidak ingin melihat Beijing menerapkan Big Tech dengan cara seperti yang dilakukan Washington,” ujar Bruyere.
Menurut dia, Beijing akan menjamin bahwa Big Tech harus bergerak dan bertindak sesuai aturan dan regulasi. Bukan hanya China sebenarnya yang menerapkan kebijakan regulasi terhadap perusahaan teknologi. Uni Eropa (UE) juga sangat agresif menerapkan kebijakan tersebut. Itu ditandai dengan Regulasi Perlindungan Data Umum yang disepakati pada 2016.
Pada Desember lalu, UE juga memperkenalkan Digital Markets Act dan Digital Services Act yang bertujuan memperketat kontrol terhadap perilaku perusahaan teknologi. Sementara itu, Schaefer menilai, langkah AS dalam hal penguasaan teknologi memang cenderung terlambat. Pun demikian yang terkait dengan urusan legislasi mengenai perlindungan data. “Kita tidak memiliki regulasi data yang baik di China,” ungkap Schaefer. Dia mengungkapkan, AS tidak memiliki landasan dan prinsip fundamental untuk mengatur perusahaan domestik dan asing dengan baik.
(ynt)
Lihat Juga :
