Saham Twitter Turun 7% setelah Suspend Akun Presiden Trump
loading...
A
A
A
Twitter mengatakan pada Jumat bahwa penangguhan akun Trump karena risiko kekerasan lebih lanjut, setelah penyerbuan US Capitol pada Rabu lalu.
Itu adalah pertama kalinya perusahaan tersebut melarang seorang kepala negara dan disertai penangguhan akun milik para penggemar Trump yang pedas.
Komisaris Uni Eropa Thierry Breton mengatakan peristiwa di US Capitol kemungkinan akan menandai era regulasi media sosial yang lebih ketat, membandingkannya dengan tindakan keras global terhadap terorisme setelah serangan 11 September 2001.
“Fakta bahwa seorang CEO dapat menghentikan pengeras suara POTUS tanpa check and balances itu membingungkan,” tulisnya di kolom Politico.
"Ini tidak hanya mengkonfirmasi kekuatan platform ini, tetapi juga menunjukkan kelemahan yang mendalam dalam cara masyarakat kita diatur di ruang digital," ungkap dia.
Twitter, Facebook, dan Google menghadapi lonjakan biaya memoderasi konten di platform mereka dalam beberapa tahun terakhir, sejauh ini diimbangi dengan kenaikan pendapatan yang mereka peroleh dari iklan dan layanan lainnya.
Presiden AS terpilih Joe Biden telah dikutip mengkritik "arogansi yang luar biasa" dari para pemimpin dan analis sektor media sosial.
Para pakar memperkirakan lebih banyak langkah hukum untuk melawan kekuatan Facebook dan lainnya selama empat tahun ke depan.
“Penambahan moderasi mungkin diterima, tetapi itu tidak murah dan dapat menguntungkan Facebook, yang sudah mempekerjakan pasukan moderasi (sekitar enam kali) lebih besar dari tenaga kerja Twitter,” ungkap analis Bernstein dalam catatan.
Itu adalah pertama kalinya perusahaan tersebut melarang seorang kepala negara dan disertai penangguhan akun milik para penggemar Trump yang pedas.
Komisaris Uni Eropa Thierry Breton mengatakan peristiwa di US Capitol kemungkinan akan menandai era regulasi media sosial yang lebih ketat, membandingkannya dengan tindakan keras global terhadap terorisme setelah serangan 11 September 2001.
“Fakta bahwa seorang CEO dapat menghentikan pengeras suara POTUS tanpa check and balances itu membingungkan,” tulisnya di kolom Politico.
"Ini tidak hanya mengkonfirmasi kekuatan platform ini, tetapi juga menunjukkan kelemahan yang mendalam dalam cara masyarakat kita diatur di ruang digital," ungkap dia.
Twitter, Facebook, dan Google menghadapi lonjakan biaya memoderasi konten di platform mereka dalam beberapa tahun terakhir, sejauh ini diimbangi dengan kenaikan pendapatan yang mereka peroleh dari iklan dan layanan lainnya.
Presiden AS terpilih Joe Biden telah dikutip mengkritik "arogansi yang luar biasa" dari para pemimpin dan analis sektor media sosial.
Para pakar memperkirakan lebih banyak langkah hukum untuk melawan kekuatan Facebook dan lainnya selama empat tahun ke depan.
“Penambahan moderasi mungkin diterima, tetapi itu tidak murah dan dapat menguntungkan Facebook, yang sudah mempekerjakan pasukan moderasi (sekitar enam kali) lebih besar dari tenaga kerja Twitter,” ungkap analis Bernstein dalam catatan.
(sya)