China Sebut Tuduhan Pelanggaran HAM Muslim Uighur Kebohongan Abad Ini
loading...
China kerap membantah kamp penahanan Muslim Uighur sebagai kamp pendidikan ulang dan deradikalisasi. Foto/The New York Times
A
A
A
BEIJING - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China menyebut tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Xinjiang sebagai kebohongan abad ini. Pernyataan itu dikeluarkan setelah Kedutaan Amerika Serikat (AS) di Beijing me-retweet laporan Departemen Luar Negeri (Deplu) AS tentang penganiayaan sistemik terhadap minoritas Muslim Uighur.
Pada konferensi pers reguler, juru bicara kementerian Zhao Lijiang menyebut laporan pemerintah AS palsu, meskipun secara luas laporan publik bertentang dengan klaim China.
Kelompok hak asasi manusia dan laporan media yang dikutip oleh Deplu AS mengatakan lebih dari satu juta orang Uighur — Muslim Turki yang tinggal di wilayah Xinjiang barat laut China — telah ditahan di kamp pendidikan ulang, di mana mereka dipaksa untuk mempelajari budaya Han China dan diajari doktrin Partai Komunis.
Laporan terbaru juga mendokumentasikan kebijakan "kerja paksa" di daerah otonom. Ratusan ribu tahanan diyakini bekerja di pabrik atau memetik kapas di luar keinginan mereka untuk industri yang berkembang pesat yang mengekspor ke sejumlah negara termasuk AS.(Baca juga: Lebih dari 500 Ribu Muslim Uighur Kerja Paksa Jadi Pemetik Kapas )
Huawei juga dilaporkan terlibat dalam jurnal terbaru tentang pelanggaran hak asasi manusia. Raksasa telekomunikasi China itu dikatakan telah memasok teknologi pengenalan wajah yang memungkinkan pengawasan luas terhadap Uighur.(Baca juga: Terungkap, Alibaba Gunakan Software Pengenal Wajah Uighur )
"(Republik Rakyat China) telah menerapkan kebijakan represif selama puluhan tahun di Xinjiang menjadi ekstrem sejak April 2017, menahan lebih dari satu juta orang Uighur, etnis Kazakh dan Kirgiz, dan anggota kelompok agama minoritas di kamp-kamp interniran dalam upaya sistematis untuk menghapus identitas etnis dan budaya serta keyakinan agama mereka, dan mengontrol pertumbuhan populasi mereka," bunyi laporan Deplu AS.
Zhao, juru bicara Kemlu China, menggambarkan tuduhan itu sebagai disinformasi yang dibuat oleh politisi anti-China.
"Disinformasi di Xinjiang yang dibuat oleh beberapa politisi Amerika adalah 'kebohongan terbesar abad ini'," katanya seperti dikutip dari Newsweek, Selasa (29/12/2020).
Beijing secara konsisten membantah tuduhan penindasan etnis dan agama di daerah tersebut. Kamp konsentrasi digambarkan sebagai sekolah atau pusat kejuruan, di mana "pelajar" menjalani deradikalisasi sebagai bagian dari kampanye kontraterorisme.
Pada konferensi pers reguler, juru bicara kementerian Zhao Lijiang menyebut laporan pemerintah AS palsu, meskipun secara luas laporan publik bertentang dengan klaim China.
Kelompok hak asasi manusia dan laporan media yang dikutip oleh Deplu AS mengatakan lebih dari satu juta orang Uighur — Muslim Turki yang tinggal di wilayah Xinjiang barat laut China — telah ditahan di kamp pendidikan ulang, di mana mereka dipaksa untuk mempelajari budaya Han China dan diajari doktrin Partai Komunis.
Laporan terbaru juga mendokumentasikan kebijakan "kerja paksa" di daerah otonom. Ratusan ribu tahanan diyakini bekerja di pabrik atau memetik kapas di luar keinginan mereka untuk industri yang berkembang pesat yang mengekspor ke sejumlah negara termasuk AS.(Baca juga: Lebih dari 500 Ribu Muslim Uighur Kerja Paksa Jadi Pemetik Kapas )
Huawei juga dilaporkan terlibat dalam jurnal terbaru tentang pelanggaran hak asasi manusia. Raksasa telekomunikasi China itu dikatakan telah memasok teknologi pengenalan wajah yang memungkinkan pengawasan luas terhadap Uighur.(Baca juga: Terungkap, Alibaba Gunakan Software Pengenal Wajah Uighur )
"(Republik Rakyat China) telah menerapkan kebijakan represif selama puluhan tahun di Xinjiang menjadi ekstrem sejak April 2017, menahan lebih dari satu juta orang Uighur, etnis Kazakh dan Kirgiz, dan anggota kelompok agama minoritas di kamp-kamp interniran dalam upaya sistematis untuk menghapus identitas etnis dan budaya serta keyakinan agama mereka, dan mengontrol pertumbuhan populasi mereka," bunyi laporan Deplu AS.
Zhao, juru bicara Kemlu China, menggambarkan tuduhan itu sebagai disinformasi yang dibuat oleh politisi anti-China.
"Disinformasi di Xinjiang yang dibuat oleh beberapa politisi Amerika adalah 'kebohongan terbesar abad ini'," katanya seperti dikutip dari Newsweek, Selasa (29/12/2020).
Beijing secara konsisten membantah tuduhan penindasan etnis dan agama di daerah tersebut. Kamp konsentrasi digambarkan sebagai sekolah atau pusat kejuruan, di mana "pelajar" menjalani deradikalisasi sebagai bagian dari kampanye kontraterorisme.
Explore More