Menolak Divaksin, Warga Prancis Bakal Dilarang Naik Transportasi Umum
Rabu, 23 Desember 2020 - 19:51 WIB
loading...
A
A
A
Partai Republik kanan-tengah (LR) juga mengutuk RUU tersebut, dengan wakil pemimpin Guillaume Peltier mengatakan tidak terbayangkan bahwa para pejabat akan mendapatkan semua kekuasaan untuk menangguhkan kebebasan tanpa kontrol parlemen.
Seorang anggota partai Presiden Emmanuel Macron La Republique En Marche, Amelie de Montchalin, membalas kritik tersebut. Ia bersikeras bahwa RUU tombol panas sama sekali tidak dibuat untuk menciptakan kekuatan luar biasa bagi pemerintah atau membangun negara kesehatan yang otoriter.
Parlemen Prancis akan melakukan pemungutan suara terkait RUU saat pemerintah bersiap untuk meluncurkan program vaksinasi massal pada hari Minggu. Sementara Uni Eropa menyetujui imunisasi yang dikembangkan oleh Pfizer dan BioNTech minggu ini, jajak pendapat menunjukkan bahwa warga Prancis tetap sangat skeptis tentang suntikan baru tersebut. (Baca juga: Prancis Sebut Vaksin Saat Ini Bisa 'Taklukan' Covid-19 Jenis Baru )
Beberapa survei baru-baru ini menunjukkan lebih dari 50 persen responden mengatakan bahwa mereka tidak berniat divaksin, yang dapat menjadi hambatan bagi tujuan pemerintah untuk menyuntik 15 juta orang pada bulan Juni.
Langkah-langkah yang terkandung dalam RUU baru itu mencerminkan putusan Mahkamah Agung Brasil baru-baru ini, yang meletakkan dasar untuk pembatasan serupa pada mereka yang menolak vaksin. Dengan bersikeras bahwa tidak konstitusional mewajibkan warga untuk melakukan vaksinasi, MA Brasil tetap memutuskan bahwa "sanksi" dapat dijatuhkan pada mereka yang tidak divaksinasi, termasuk melarang mereka berada di tempat umum tertentu. (Baca juga: Warga Brasil Wajib Divaksin COVID-19, Menolak Bisa Disanksi )
Seorang anggota partai Presiden Emmanuel Macron La Republique En Marche, Amelie de Montchalin, membalas kritik tersebut. Ia bersikeras bahwa RUU tombol panas sama sekali tidak dibuat untuk menciptakan kekuatan luar biasa bagi pemerintah atau membangun negara kesehatan yang otoriter.
Parlemen Prancis akan melakukan pemungutan suara terkait RUU saat pemerintah bersiap untuk meluncurkan program vaksinasi massal pada hari Minggu. Sementara Uni Eropa menyetujui imunisasi yang dikembangkan oleh Pfizer dan BioNTech minggu ini, jajak pendapat menunjukkan bahwa warga Prancis tetap sangat skeptis tentang suntikan baru tersebut. (Baca juga: Prancis Sebut Vaksin Saat Ini Bisa 'Taklukan' Covid-19 Jenis Baru )
Beberapa survei baru-baru ini menunjukkan lebih dari 50 persen responden mengatakan bahwa mereka tidak berniat divaksin, yang dapat menjadi hambatan bagi tujuan pemerintah untuk menyuntik 15 juta orang pada bulan Juni.
Langkah-langkah yang terkandung dalam RUU baru itu mencerminkan putusan Mahkamah Agung Brasil baru-baru ini, yang meletakkan dasar untuk pembatasan serupa pada mereka yang menolak vaksin. Dengan bersikeras bahwa tidak konstitusional mewajibkan warga untuk melakukan vaksinasi, MA Brasil tetap memutuskan bahwa "sanksi" dapat dijatuhkan pada mereka yang tidak divaksinasi, termasuk melarang mereka berada di tempat umum tertentu. (Baca juga: Warga Brasil Wajib Divaksin COVID-19, Menolak Bisa Disanksi )
Lihat Juga :
