Dilema Indonesia Hadapi Covid-19: Antara PSBB dan Risiko Kelaparan
Kamis, 14 Mei 2020 - 07:39 WIB
loading...
Petugas Palang Merah Indonesia mengenakan pakaian pelindung menyemprotkan desinfektan di jalan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Jakarta, Indonesia. Foto/REUTERS
A
A
A
JAKARTA - Indonesia telah mencatat 689 kasus infeksi virus corona baru kemarin, sebuah rekor kasus harian tertinggi sejak pandemi dimulai. Lonjakan jumlah kasus ini terjadi ketika pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana membuka kembali perekonomiannya mulai awal Juni.
Pemerintah hendak melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan hati-hati, yakni secara bertahap dengan pertimbangan pembatasan yang berkepanjangan berisiko memicu bencana kelaparan.
Namun, jika pelonggaran PSBB terlalu dini akan membuat masa pandemi Covid-19 —penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru; SARS-CoV-2—akan berlangsung lebih lama dari yang diharapan segera berakhir. Inilah yang jadi dilema pemerintah Indonesia saat ini.
Seperti banyak negara di dunia, Indonesia sedang mencoba untuk menyeimbangkan perlunya penegakan PSBB untuk mencegah penyebaran virus corona baru dengan perlunya pembukaan kembali perekonomian sehingga orang-orang dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup.
Perlambatan dalam kegiatan ekonomi telah menyengsarakan buruh harian di sektor ekonomi informal, di mana jutaan orang kehilangan pekerjaan mereka. (Baca: Intelijen Lima Mata Tunjukkan Bagaimana China Tipu Dunia soal COVID-19 )
Sebanyak 689 kasus baru infeksi Covid-19 pada hari Rabu menambah jumlah total kasus menjadi 15.438 dengan 1.028 kematian dan sebanyak 3.287 pasien berhasil disembuhkan. Sebelumnya rekor kasus harian tertinggi adalah 484 dan 533 dengan selisih beberapa hari.
Presiden Jokowi mengeluh tentang tingkat tes Covid-19 yang rendah, dengan hanya 53 dari 104 laboratorium yang ditunjuk untuk melakukan tes PCR dan jumlah yang diproses setiap hari berkisar sekitar 4.000 hingga 5.000.
Pemerintah hendak melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan hati-hati, yakni secara bertahap dengan pertimbangan pembatasan yang berkepanjangan berisiko memicu bencana kelaparan.
Namun, jika pelonggaran PSBB terlalu dini akan membuat masa pandemi Covid-19 —penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru; SARS-CoV-2—akan berlangsung lebih lama dari yang diharapan segera berakhir. Inilah yang jadi dilema pemerintah Indonesia saat ini.
Seperti banyak negara di dunia, Indonesia sedang mencoba untuk menyeimbangkan perlunya penegakan PSBB untuk mencegah penyebaran virus corona baru dengan perlunya pembukaan kembali perekonomian sehingga orang-orang dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup.
Perlambatan dalam kegiatan ekonomi telah menyengsarakan buruh harian di sektor ekonomi informal, di mana jutaan orang kehilangan pekerjaan mereka. (Baca: Intelijen Lima Mata Tunjukkan Bagaimana China Tipu Dunia soal COVID-19 )
Sebanyak 689 kasus baru infeksi Covid-19 pada hari Rabu menambah jumlah total kasus menjadi 15.438 dengan 1.028 kematian dan sebanyak 3.287 pasien berhasil disembuhkan. Sebelumnya rekor kasus harian tertinggi adalah 484 dan 533 dengan selisih beberapa hari.
Presiden Jokowi mengeluh tentang tingkat tes Covid-19 yang rendah, dengan hanya 53 dari 104 laboratorium yang ditunjuk untuk melakukan tes PCR dan jumlah yang diproses setiap hari berkisar sekitar 4.000 hingga 5.000.
Lihat Juga :
