Azerbaijan-Armenia Tukar Tahanan Perang

Di Armenia, perjanjian gencatan senjata itu memicu kemarahan dan protes anti-pemerintah. Ribuan orang secara teratur turun ke jalan untuk menuntut penggulingan Perdana Menteri Nikol Pashinian atas penanganannya dalam konflik tersebut.

Ribuan orang berunjuk rasa di ibu kota Armenia pada 14 Desember, meneriakkan "Nikol, pergi!" dan "Armenia tanpa Nikol!"(Baca juga: Demonstran Armenia Serbu Gedung Pemerintah, Desak PM Mundur )

Pashinian, yang merebut kekuasaan di tengah protes nasional pada 2018, mengatakan dia tidak berencana untuk mundur, bersikeras bahwa dia menandatangani kesepakatan karena dia bertanggung jawab untuk memastikan keamanan nasional dan menstabilkan bekas republik Soviet itu.

Politisi oposisi telah menyerukan pembentukan pemerintahan sementara yang baru hingga pemilihan awal dapat diadakan dalam beberapa bulan mendatang.

Nagorno-Karabakh secara internasional diakui sebagai bagian dari Azerbaijan, tetapi etnis Armenia yang merupakan sebagian besar penduduk di kawasan itu menolak pemerintahan Azerbaijan.

Mereka telah mengatur urusan mereka sendiri, dengan dukungan dari Armenia, sejak pasukan Azerbaijan dan warga sipil Azeri diusir dari wilayah tersebut dan tujuh distrik yang berdekatan dalam perang yang berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1994.